Jumat, 13 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Penindakan Tambak Ilegal Tunggu Laporan Masyarakat

11 Januari 2019, 13: 41: 50 WIB | editor : Abdul Basri

HARUS DITUTUP: Anggota Satpol PP Sumenep saat menyisir lokasi tambak udang ilegal di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, beberapa waktu lalu.

HARUS DITUTUP: Anggota Satpol PP Sumenep saat menyisir lokasi tambak udang ilegal di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, beberapa waktu lalu. (DAFIR/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Tambak udang di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, diduga ilegal. Diperkirakan, itu bukan satu-satunya tambak yang tidak memiliki izin. Satpol PP dituntut bergerak cepat untuk menertibkannya.

Namun, penertiban tersebut sulit terlaksana. Sebab, polisi penegak peraturan daerah (perda) tersebut baru bisa bertindak jika ada laporan. Baik pengaduan dari masyarakat maupun hasil pengawasan DPMPTSP.

”Kami tidak bisa bertindak sembarangan. Ya harus ada laporan,” kata dia Kabid Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Sumenep Fajar Santoso kemarin (10/1).

Menurut Fajar, terkait masalah perizinan, yang lebih tahu adalah DPMPTSP. Sebab, proses izinnya di sana. Selain DPMPTSP, dinas lain juga terlibat. ”Kalau saya tutup tanpa ada dasar. Kita tidak bisa,” ujarnya.

Satpol PP sebagai penegak perda bukan main sikat. Ketika hendak melakukan penertiban harus memiliki alasan yang jelas. Sebab, tidak sedikit pemilik tambak yang menanyakan kesalahan yang diperbuatnya. ”Lalu kan bingung kami mau jawab apa. Sementara, kami tidak tahu berizin atau tidak,” ucapnya.

Karena itu, satpol PP siap melakukan penutupan jika lokasi tambak menyalahi aturan. Selama tidak ada bukti kongkret dari DPMPTSP, satpol PP tidak bisa melangkah, apalagi sampai melakukan penutupan.

”Makanya, kami menunggu laporan. Selama tidak ada, ya tidak bisa bertindak,” katanya lagi.

Di tempat terpisah, Kabid Pengendalian dan Penyuluhan DPMPTSP Sumenep Abd. Kadir mengatakan, penindakan berupa penutupan lokasi tambak udang tak berizin merupakan kewenangan satpol PP. Sebab, satpol PP merupakan penegak perda. ”Urusan menutup itu urusan satpol PP,” tuturnya saling lempar.

Prinsipnya, DPMPTSP hanya memproses perihal izin. Selama tidak ada pemohon yang mengajukan, pihaknya tentu tidak tahu lokasi mana saja tambak udang yang tidak mengantongi izin. ”Yang jelas, masih ada 9 lokasi yang mengajukan. Satu lokasi ditolak,” paparnya. 

(mr/daf/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia