Jumat, 15 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Dewan Panggil Semua OPD Terkait

11 Januari 2019, 10: 19: 51 WIB | editor : Abdul Basri

Dewan Panggil Semua OPD Terkait

Share this      

PAMEKASAN – Surat keputusan (SK) tentang honorer kategori dua (K2) menjadi polemik. Pemicunya, surat tersebut tidak ditandatangani langsung oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

Nah, menyikapi polemik itu, DPRD Pamekasan memanggil seluruh OPD terkait untuk dimintai klarifikasi. Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, terdapat sejumlah kejanggalan pada SK tersebut.

Di antaranya, yang menandatangani SK tentang honorer K2 ternyata kepala OPD dengan diketahui bupati. Menurut Ismail, format SK seperti itu baru ada di Pamekasan.

Kejanggalan lainnya, yang dibagikan kepada honorer K2 ternyata SK kontrak. Padahal yang diminta oleh tenaga honorer SK pengesahan yang ditandatangani langsung bupati.

Atas kejanggalan itu, DPRD memanggil seluruh kepala OPD terkait untuk koordinasi mengenai SK tersebut. Dewan merasa memiliki beban moral jika kebijakan pemkab tidak sesuai yang dijanjikan. ”Surat permintaan koordinasi sudah kami layangkan,” ungkap Ismail kemarin (10/1).

Dia melanjutkan, ada dua tuntutan yang disampaikan tenaga honorer K2 kepada pemerintah akhir tahun lalu. Yakni, pengesahan status tenaga honorer melalui SK yang ditandatangani langsung bupati dan kenaikan gaji dari Rp 1 juta menjadi sesuai upah minimum kabupaten (UMK).

Pemerintah berjanji mengabulkan permintaan SK itu. Bahkan, pemerintah berjanji akan mengeluarkan SK tersebut awal Januari ini. Sementara kenaikan gaji, akan diupayakan karena harus disesuaikan dengan kekuatan anggaran.

Pemerintah waktu itu diwakili Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi, Kepala Disdik Pamekasan Moch. Tarsun, dan Kepala BKPSDM Pamekasan Lukman Hedi Mahdia. Sayangnya, janji tersebut tidak direalisasikan dengan baik.

Sampai sekarang, SK belum tuntas. Bahkan, ada ketidaksesuaian dengan permintaan honorer K2. ”Nanti kami bahas secara detail mengenai SK tersebut,” tegas Ismail.

Pj Sekkab Pamekasan Moh. Alwi membenarkan SK tentang honorer K2 ditandatangani kepala OPD, kemudian bupati mengetahui. ”Iya benar, formatnya memang seperti itu,” katanya.

Alwi menyampaikan, format SK tersebut sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah dengan honorer K2. Pada waktu menggelar aksi turun jalan, honorer menyodorkan sejumlah format SK.

Salah satunya, SK ditandatangani kepala OPD dan diketahui bupati. Opsi kedua yakni SK tanpa tanda tangan kepala OPD tetapi langsung ditandatangani bupati. ”Kami pilih opsi yang diketahui bupati,” ujar Alwi.

Jika format tersebut dinilai kurang tepat, pemerintah siap menyesuaikan dengan kemauan honorer. Pada prinsipnya, tegas Alwi, memakai format mana pun, SK tersebut tidak ada persoalan.

(mr/pen/hud/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia