Jumat, 15 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

19 Tahun Tempati Rumah, Pengungsi Sambas Belum Punya Sertifikat

10 Januari 2019, 16: 42: 45 WIB | editor : Abdul Basri

SERAP ASPIRASI: Komisi A mengadakan rapat dengan BPN dan perwakilan warga Kampung Sambas di Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu, (10/1).

SERAP ASPIRASI: Komisi A mengadakan rapat dengan BPN dan perwakilan warga Kampung Sambas di Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu, (10/1). (Julian Isna/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN - Meski sudah 19 tahun menempati rumah, sedikitnya 370 KK di Dusun Sambas, Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu belum memiliki sertifikat tanah. Padahal, mereka sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 2000.

Moh. Ali, salah satu warga mengungkapkan, pihak transmigrasi dulu sudah sepakat tukar guling dengan pihak perhutani.

"Pak Ruslan kepala transmigrasi saat itu mengatakan sudah tukar guling di Pacitan. Bahkan menambahkan sejumlah uang untuk pembebasan lahan dari perhutani," katanya.

Menurut Moh. Ali, sejumlah warga sudah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat tanah pada 3 tahun pertama.

Tapi, tidak kunjung mendapat sertifikat. Dua tahun yang lalu, mengajukan permohonan kembali tapi ditolak perhutani.

Laode Asrafil selaku kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalam menegaskan belum bisa memberikan sertifikat karena status tanah milik perhutani.

"Kami tunggu SK pelepasan lahan. Jika sudah ada SK, baru kita bisa bantu," tuturnya.

Moh. Zahri selaku Ketua Komisi A DPRD Bangkalan mengatakan, semua pihak saling membantu mencari jalan keluar.

"Jika memang sudah pernah ada tukar guling dengan pihak perhutani, tugas kita meminta SK dari transmigrasi," jelasnya. (Julian Isna)

(mr/yan/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia