Jumat, 15 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

BPR Kekurangan Modal Inti

10 Januari 2019, 13: 06: 04 WIB | editor : Abdul Basri

BPR Kekurangan Modal Inti

Share this      

BANGKALAN – Modal perusahaan daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bangkalan tak kunjung terpenuhi. Target bisa memiliki modal inti sebesar Rp 6 miliar belum terwujud hingga tahun ini. Dampaknya, badan usaha milik daerah (BUMD) itu belum bisa berkontribusi bagi daerah.

Kabag Perekonomian Setkab Bangkalan Joko Supriyono menyampaikan, pemenuhan modal inti PD BPR masih dalam tahap menunggu adanya peraturan daerah (perda). Diterangkan, hingga kini PD BPR masih kekurangan modal sebesar Rp 2 miliar. ”Untuk modal BPR masih mengajukan perda. Karena harus diperdakan,” ujarnya Rabu (9/1).

Menurut Joko, program pembentukan perda (propemperda) sudah diajukan. Jika perda tersebut rampung sebelum masa perubahan anggaran keuangan (PAK), maka penyertaan modal bisa diupayakan terealisasi di 2019.

”Sudah diplot. Kalau perdanya cepat selesai, bisa diajukan di PAK. Tinggal menunggu bunyi perdanya nanti. Direalisasikan di 2019 atau di 2020,” papar Joko.

Kekurangan modal menyebabkan PD BPR tidak bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Terhitung sejak 2015 lalu PD BPR tidak berkontribusi bagi pendapatan ke daerah. Sebab secara ketentuan dari otoritas jasa keuangan (OJK), BUMD bisa menyumbang PAD jika modal inti yang dimiliki minimal Rp 6 miliar.

”Memang belum bisa menyumbang PAD karena modalnya masih kurang. Ketentuannya minimal modal inti Rp 6 miliar,” jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur mengaku tidak masuk sebagai anggota badan pembuat peraturan daerah (Bapemperda). Namun, dia akan tetap membantu menyampaikan permasalahan tersebut melalui fraksinya.

”Meski bukan anggota bapemperda, akan tetap saya bantu mengawal agar modal PD BPR ini bisa terpenuhi,” janji politikus PDI Perjuangan itu.

Selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan, Husni mengaku akan ikut mengawal pemenuhan penyertaan modal untuk PD PBR. Diharapkan sebelum PAK, perda tersebut sudah bisa selesai dibahas. 

(mr/bad/onk/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia