Jumat, 15 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep
Harusnya Tak Boleh Beroperasi

Izin Tambak Udang Belum Lengkap

10 Januari 2019, 12: 52: 03 WIB | editor : Abdul Basri

Abd. Kadir  Kabid Pengendalian dan Penyuluhan DPMPTSP Sumenep.

Abd. Kadir Kabid Pengendalian dan Penyuluhan DPMPTSP Sumenep. (DAFIR/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Tambak udang di Sumenep menjamur. Namun yang mengantongi izin lengkap bisa dihitung dengan jari. Di wilayah kabupaten paling timur Madura itu, hanya enam usaha tambak udang yang legal. Itu pun belum semua dokumen perizinannya lengkap.

Tambak udang di Sumenep tersebar di sejumlah kecamatan. Di antaranya di Kecamatan Talango, Dungkek, Gapura, Batang-Batang, Batu Putih, Dasuk, Ambunten, dan Bluto. Yang dianggap legal hanya di enam lokasi.

Nah, dari enam lokasi tambak udang yang legal, ternyata hanya empat yang benar-benar lengkap dokumen perizinannya. Sisanya, tambak udang di Desa Sergang masih mengurus izin lokasi serta dokumen UKL-UPL. Sementara tambak udang di Desa Beluk Ares, Kecamatan Ambunten, tinggal satu izin yang belum dipenuhi, yaitu surat pembudidayaan ikan (SPI).

Tambak udang di Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang dalam proses izin. Begitu pun dengan tambak udang di Desa Lapa Daya, Kecamatan Dungkek masih proses pengajuan izin. Tambak udang di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto dipastikan ilegal karena tidak memenuhi syarat untuk dibangun tambak.

Kabid Pengendalian dan Penyuluhan DPMPTSP Sumenep Abd. Kadir mengutarakan, pengusaha tambak udang yang mengurus izin sedikit, yakni hanya sembilan pemohon. Sebagian pemohon lengkap dan sebagian yang lain dalam proses serta ada yang ditolak.

Menurut Kadir, apabila ada usaha budi daya udang di luar data izin yang dikantongi DPMPTSP, bisa dipastikan ilegal. ”Kami tidak tahu berapa yang tak berizin,” ujarnya. Dia menyampaikan, selama ini tidak ada aduan dari masyarakat.

Prinsipnya, tegas dia, selama tujuh item izin tidak dipenuhi, tambak udang tidak boleh beroperasi. ”Harus lengkap dulu izinnya, baru beroperasi. Pengurusan izin usaha tambak udang melibatkan dinas yang lain, seperti DLH,” terangnya.

Misalnya, lanjut Kadir, ada tambak udang yang beroperasi bahkan berproduksi tapi tidak memiliki izin, itu bisa ditindak oleh satpol PP sebagai penegak perda. ”Tim yang turun. Bukan hanya DPMPTSP. Masyarakat silakan berikan informasi kepada kami,” paparnya.

Kabid Tata Lingkungan DLH Sumenep Farida Hasan tidak menampik bahwa pengusaha tambak udang yang mengurus izin lingkungan memang sedikit. Menurut dia, hanya sekitar enam pemohon. Tetapi kewenangan DLH hanya memberikan rekomendasi. Yang mengeluarkan izin lingkungan berupa UKL-UPL dan amdal tetap DPMPTSP.

Farida menyatakan, DLH hanya membahas dokumen lingkungan. Selama pemohon tidak melengkapi izin lokasi dan izin prinsip, pengurusan izin lokasi tidak akan dilayani. ”Rekomendasi kami itu sebagai dasar untuk menerbitkan izin lingkungan,” terangnya.

(mr/daf/hud/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia