Jumat, 15 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Waduh, Pemkab Kecolongan, Tambak Udang Diduga Ilegal Beroperasi

09 Januari 2019, 13: 13: 07 WIB | editor : Abdul Basri

GERSANG: Warga berada di hamparan tambak udang di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Sumenep.

GERSANG: Warga berada di hamparan tambak udang di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Sumenep. (DAFIR/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Pemkab Sumenep kecolongan. Tambak udang diduga ilegal di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, beroperasi sejak 2015. Namun, baru Selasa (8/1) dilakukan penindakan oleh tim gabungan. Itu pun hanya inspeksi mendadak (sidak).

Informasi yang dihimpun RadarMadura.id, pada 2015 pemilik tambak di Desa Pakandangan Barat itu pernah mengajukan izin ke DPMPTSP Sumenep. Namun oleh DPMPTSP ditolak karena tidak memenuhi syarat. Salah satunya, izin reklamasi dari Pemprov Jatim tidak ada. Sebab sesuai aturan, 100 meter dari bibir pantai tidak boleh dibangun tambak.

Faktanya, tambak udang di Desa Pakandangan Barat itu sudah memakan bibir pantai. Bahkan menjorok ke laut. Kini pembangunan tambak udang semakin meluas. Bukan hanya di Desa Pakandangan Barat, perluasan dilakukan hingga Desa Pakandangan Tengah dan Pakandangan Sangra.

Kabid Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Sumenep Fajar Santoso mengutarakan, berdasar laporan dan aduan warga setempat, tambak udang itu dikeluhkan. Selain izin tidak lengkap, berdampak terhadap rumah penduduk. ”Ombak bergeser ke permukiman penduduk karena tambak udang itu mereklamasi bibir pantai,” jelasnya.

Warga juga mengadukan bau limbah tambak udang. Ketika masa panen, tambak udang dikuras dan baunya mengganggu warga. Satpol PP memerintah pengelola tambak udang untuk segera mengurus izin.

Satpol PP memberikan waktu 15 hari kepada pemilik tambak udang. Jika tidak mengindahkan, tambak udang akan ditutup paksa. ”Kami ingin bapak bupati sama-sama melihat kalau ini pelanggaran. Ini harus ditindak,” tegas Fajar.

Kabid Pengendalian dan Penyuluhan DPMPTSP Sumenep Abd. Kadir menyatakan, pihaknya diajak satpol PP melakukan sidak ke tambak udang di Kecamatan Bluto. ”Pada 2015, pemilik tambak udang mengajukan permohonan izin membangun. Tapi, kami tolak karena tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Dalam kurun waktu cukup lama, pemilik tambak udang tidak mengonfirmasi lagi. Semestinya, pemohon perizinan datang lagi untuk menunjukkan izin reklamasi dari pemprov. Tetapi sampai sekarang, tidak ada pemberitahuan apa pun. ”Kalau izin reklamasi sudah turun, izin ke kami bisa diproses. IMB dan semacamnya juga bisa diurus. Tapi, itu tidak dilakukan,” beber Kadir.

Dia memastikan, tambak udang di Desa Pakandangan Barat itu ilegal dan penegak perda dipersilakan bertugas. ”Sekarang tambak udang semakin luas. Dulu ketika mengurus izin masih sekitar 4 hektare. Sekarang saya lihat sudah belasan hektare,” bebernya.

Kadir menyatakan, dengan melihat tambak udang yang sudah memakan bibir pantai, kemungkinan Pemprov Jatim tidak akan mengeluarkan izin reklamasi. ”Jelas ditolak karena aturannya 100 meter dari bibir pantai tidak boleh. Ini sudah ke laut,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan pemilik tambak udang Sidik mengaku akan menyampaikan hal itu kepada owner. Dia mengaku tidak tahu perihal izin. Tetapi, dia meyakini owner tambak udang itu pernah mengajukan izin. ”Saya masih baru. Pemilik tambak udang ini asli Pamekasan. Nanti saya sampaikan,” pungkasnya.

(mr/daf/hud/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia