Jumat, 15 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Desak Telusuri Motif Pelapor

09 Januari 2019, 13: 09: 03 WIB | editor : Abdul Basri

Desak Telusuri Motif Pelapor

Share this      

SAMPANG – Kasus dugaan pelanggaran penyaluran bantuan beras kepada warga miskin di Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates, sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang. Plt Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sampang Akhmad Muhtadin ikut bersuara terkait masalah tersebut.

Selasa (8/1) dia mengatakan, bantuan beras kepada warga miskin di Sampang kebanyakan diberikan secara merata kepada semua warga. Menurut dia, kebijakan itu sangat efektif untuk mencegah kecemburuan sosial bahkan konflik antarwarga di desa.

Pertimbangannya, banyak warga tidak masuk dalam daftar penerima, tapi sebenarnya layak mendapat bantuan beras tersebut. ”Mayoritas desa di Sampang menerapkan kebijakan itu. Jadi, membuat kesepakatan bersama untuk membagi rata beras bantuan. Kalau di Sampang ini, hanya sebagian yang sesuai aturan,” katanya.

Baginya, kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan orang banyak dinilai tidak jadi masalah untuk diterapkan. Menurut dia, yang terpenting adalah bantuan beras sampai kepada penerima. ”Beberapa kali kami sudah diskusikan dan sampaikan saat rapat dengan forkopimda mengenai kebijakan itu. Tidak ada masalah,” ujarnya.

Tindakan yang paling fatal yaitu jika bantuan tersebut tidak diberikan kepada penerima atau dilakukan penyunatan. Karena itu, dalam kasus ini pihaknya meminta aparat penegak hukum (APH), terutama Kejari Sampang, lebih teliti.

”Kami khawatir ada tendensi lain di balik pelaporan itu. Makanya, kejaksaan harus turun ke bawah untuk memastikan kebenarannya,” desak dia.

Pihaknya juga meminta Pemkab Sampang memverifikasi ulang data warga miskin penerima bantuan beras tersebut. Dengan begitu, bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada warga yang layak menerima. ”Saya kira, jika sudah ada kesepakatan bersama, tidak perlu dipermasalahkan lagi jika bantuan beras dibagi rata kepada warga,” tegasnya.

Kasi Intel Kejari Sampang Ivan Kusuma Yuda menegaskan, kasus tersebut belum bisa disampaikan kepada publik secara detail karena dalam tahap penyelidikan. Pihaknya masih mendalami dan mempelajari sejumlah berkas yang disampaikan pelapor dan terlapor.

Kejari juga sedang mengumpulkan keterangan dari beberapa warga Desa Morbatoh. ”Masih tahap awal. Saya tidak berani memberikan keterangan banyak dan detail,” ungkapnya.

Kepala Desa Morbatoh Sabrun menerangkan, sudah ada kesepakatan bersama pada 2009 mengenai bantuan beras yang akan dibagi rata tersebut. Kesepakatan itu melibatkan BPD, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan warga penerima bantuan. ”Jadi, tidak benar kalau dikatakan bantuan beras itu tidak diberikan. Bantuan beras itu dibagi rata. Tujuh dusun di desa saya bergantian pembagian berasnya,” ungkap dia.

Pihaknya sudah menyampaikan apa adanya saat diperiksa Kejari Sampang sesuai fakta yang dialami di lapangan. Dia menyebut ada tendensi politik di balik laporan itu. ”Pelapornya orang luar, bukan warga saya. Semoga cepat selesai sajalah,” tukasnya.

(mr/rus/hud/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia