Sabtu, 07 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

PBB Rp 892 Juta Belum Tertagih

Desak Pemkab Proaktif

07 Januari 2019, 20: 51: 25 WIB | editor : Abdul Basri

PBB Rp 892 Juta Belum Tertagih

Share this      

SAMPANG – Pajak bumi dan bangunan (PBB) yang harus terkumpul di Sampang selama 2018 sebesar Rp4,6 miliar. Namun, yang terkumpul secara keseluruhan baru Rp. 3.707.588.000. Sementara Rp 892.412.000 sisanya belum tertagih.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Suhartini Kaptiati yang diwakili Kabid PBB Evi Hariati mengatakan, perolehan PBB 2018 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp 4 miliar dari target Rp 4,6 miliar. Dari 14 kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Omben yang selama ini konsisten melunasi pajak PBB.

Menurut Evi, kecamatan memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk menagih PBB kepada warga. Seluruh kecamatan dibebani target untuk penagihan PBB selama setahun. Kemudian, perolehan pajak itu disetor ke lembaganya maksimal pada 15 Desember.

Evi mengklaim, sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan wajib pajak sudah sering dilakukan di tiap kecamatan. Dalam kegiatan tersebut kepala desa (Kades) dan tokoh masyarakat juga diundang untuk bersama-sama memberikan pemahaman kepada warga akan kewajiban membayar pajak.

Pihaknya meminta kepada Kades supaya menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada wajib pajak. Dengan demikian, warga bisa tahu dan segera melunasinya. ”Supaya perolehan pajak tahun depan meningkat dan syukur-syukur bisa memenuhi target,” kata dia Minggu (6/1).

Ketua Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman menuding, tidak tercapainya target PBB terjadi karena pemkab belum maksimal melakukan penarikan pajak. Menurut dia, selama ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak rendah karena minimnya sosialisasi.

”Masyarakat masih kurang paham untuk apa pembayaran pajak PBB. Bukan mereka tidak ingin membayar atau melunasi pajak itu,” kata dia.

Aulia meminta pemkab lebih aktif menyosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan tujuan dan manfaat membayar PBB. ”Sosialisasi itu bisa dilakukan melalui Kades dan kecamatan. Apalagi, kewenangan menarik pajak sudah ditangani kecamatan,” pintanya. 

(mr/nal/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia