Sabtu, 07 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Pemkab Susun Perbup Pendirian Rumah Kos

07 Januari 2019, 16: 36: 14 WIB | editor : Abdul Basri

MINIM PENGAWASAN: Petugas merazia rumah kos di Jalan Diponegoro, Kota Sampang, Sabtu malam (5/1).

MINIM PENGAWASAN: Petugas merazia rumah kos di Jalan Diponegoro, Kota Sampang, Sabtu malam (5/1). (SATPOL PP SAMPANG FOR RadarMadura.id)

Share this      

SAMPANG – Pengawasan terhadap izin pendirian bisnis kos-kosan di Sampang belum bisa dilakukan. Sebab, hingga saat inipemkab belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pedoman pengursan izin usaha tersebut.

Kasubbag Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang Sudarmadi mengatakan, rumah kos di Kota Bahari cukup banyak. Tersebar hampir di seluruh kelurahan. Namun, selama ini pemilik kos hanya mengurus izin pendirian bangunan (IMB). Akibatnya, pengawasan peraturan atau tata tertib pengelolaan kos belum terlaksana.

”Pada dasarnya, semua jenis usaha harus berizin. Karena akan ada penarikan retribusi dari pengelolaan usaha tersebut. Termasuk usaha rumah kos,” kata dia Minggu (6/1).

Selama ini banyak pemilik rumah kos yang tidak tahu kewajiban dan larangan dalam pengelolaan kos-kosan. Petugas juga tidak bisa menindak pelanggaran lantaran tidak ada peraturan yang sah.

 Pihaknya mengklaim tengah menyusun peraturan bupati (perbup) tentang izin penyelenggaraan atau pengelolaan rumah kos. Perbup tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

”Perbup tentang izin pengelolaan rumah kos perlu segera disahkan. Tujuannya, agar pengelolaannya sesuai dengan peraturan,” terangnya.

Dalam perbup tersebut, jelas dia, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pengelola rumah kos. Antara lain, pengajuan izin usaha dan penyediaan sarana-prasarana (sarpras) yang dibutuhkan penghuni kos. Misalnya, ruang tamu, dapur, MCK, dan tempat parkir.

Ada sejumlah persyaratan yang menjadi ketentuan dalam pengajuan izin tersebut. Meliputi surat rekomendasi dari kelurahan dan kecamatan, IMB, izin operasional, dan izin pemanfaatan rumah atau bangunan.

Kemudian, penyediaan format biodata para penghuni kos, laporan jumlah penghuni setiap tiga bulan sekali, tata tertib rumah kos, dan pemasangan kamera closed circuit television (CCTV) di lingkungan sekitar. Izin rumah kos berlaku selama usaha tersebut berjalan. Setiap lima tahun sekali izin itu wajib diperpanjang.

Anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsul Arifin mengatakan, banyaknya usaha kos-kosan seharusnya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perizinan usaha. Politikus Hanura itu mendesak pemkab mengeluarkan peraturan tentang izin pendirian dan pengelolaan rumah kos.

”Kami kurang paham kenapa selama ini pemkab belum membentuk peraturan itu. Padahal daerah yang lain sudah menerapkan,” sindirnya.

(mr/nal/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia