Minggu, 15 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Catatan

Pemilih Berdaulat, Negara Kuat

Oleh Sapto Wahyono*

31 Desember 2018, 12: 50: 34 WIB | editor : Abdul Basri

Pemilih Berdaulat, Negara Kuat

Share this      

UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu membawa perubahan yang signifikan. Berkat UU tersebut pemilu dapat digelar secara serentak pada 17 April 2019 mendatang. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya di mana pemilu diatur dalam tiga regulasi, yakni UU Nomor 42/2009 tentang Pilpres, UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Hajatan pemilu serentak berkat adanya UU 7/2017 ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Sebab ada asumsi bahwa masyarakat jenuh terlalu sering datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Dapat disimpulkan, jika pemilu dilakukan secara serentak, maka akan lebih efisien dalam segala halnya.

Pada 17 April 2019 nanti pemilu dilakukan secara serentak untuk memilih presiden dan Wapres, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Artinya ini sejarah pemilu di Indonesia, sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Membahas persoalan kepastian hukum, tidak terlepas dari penegakan hukum pemilu, dalam UU 7/2017 setidaknya membahas dua hal. Pertama, pelanggaran pemilu, dan kedua, sengketa pemilu.

Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Termasuk di dalamnya adanya praktik jual beli suara (money politics), baik yang dilakukan oleh kandidat, tim atau bahkan penyelenggara pemilu sekaligus.

Politik uang terjadi bukan hanya sebatas karena kesalahan para kandidat atau tim. Pada saat yang sama, para penyelenggara juga kerap membuka ruang untuk terjadinya money politics. Pun demikian, pemilih di Indonesia masih banyak yang menginginkan adanya politik uang atau bisa disebut pemilih transaksional.

Jelas adanya politik uang akan merusak demokrasi itu sendiri. Sebab jika uang yang menjadi panglima pemilu, maka cita-cita reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih akan sulit terwujud. Pemilu yang terjual akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak mandiri dan terus berada di bawah pemodal.

Belum lagi adanya isu-isu agama yang terus diseret ke ranah politik praktis. Kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi puncaknya. Tak pelak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu pun menguras berbagai sumber daya yang luar biasa. Pilkada di daerah lain hampir tenggelam tiada kabarnya, dan Ahok kalah.

Dua permasalahan di atas, yakni money politics dan isu agama, kiranya akan terus membumbui kehidupan politik pada 2019 mendatang. Tentu hal ini akan melelahkan bagi masyarakat. Masyarakat akan sulit berpikir rasional ketika otak sudah dijejali antara uang dan isu agama.

Politik uang akan membuat harga pemilih menjadi murah. Para politisi akan mudah menghitung, jika ingin menang harus menyiapkan berapa besar anggaran. Harga pemilih pun hanya kisaran Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu.

Itu pun jika proses pembeliannya satu per satu, yakni memberi ke satu pemilih ke pemilih lainnya. Atau yang disebut dalam teori politik dengan vote buying. Beda lagi dengan pembelian secara grosiran alias vote trading, maka harga pemilih akan semakin murah bisa di bawah Rp 50 ribu per suara.

Sedangkan isu agama akan mudah memecah belah masyarakat. Menganggap satu kandidat tidak agamais dan hanya kandidat yang didukungnya paling baik, tentu bukanlah sikap yang bijak. Tapi dalam politik Indonesia kontemporer, fakta semacam itu mudah dilihat, baik di dunia nyata ataupun di media sosial.

Masyarakat yang sudah tercerai-berai akibat isu agama akan mudah disusupi oleh pemodal. Mereka akan membumbui keterpecahan itu dengan ”sedekah politik”. Akibatnya, hubungan antar satu pendukung dengan pendukung lainnya akan semakin renggang, bahkan cenderung mengakibatkan terjadinya permusuhan.

Pemilih Berdaulat

Di sinilah pentingnya meningkatkan edukasi politik kepada para pemilih. Perlu penyadaran bahwa para pemilih datang ke TPS walau hanya satu menit akan menentukan nasib bangsa hingga lima tahun yang akan datang. Jika mereka memilih hanya karena uang, pemilu akan kehilangan maknanya. Pun demikian, jika memilih hanya karena isu SARA, maka ketercerai-beraian yang hanya akan semakin tampak di depan mata.

Karena itulah, mewujudkan pemilih yang berdaulat penting dilakukan. Caranya, yakni dengan memperkuat kelompok-kelompok masyarakat, memperlebar ruang diskusi, dan mewujudkan kohesivitas civil society. Pemilih yang kuat dan teredukasi secara baik akan menentukan pilihan politiknya dengan baik pula.

Masyarakat perlu menyadari bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi dalam rangka memilih pemimpin. Namanya pesta, mestinya digelar dengan senang dan kebahagiaan. Jika pemilu mengakibatkan perpecahan, berarti sudah tidak layak disebut pesta demokrasi.

Semua tentu berharap agar pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang menjadi pintu masuk bagi terwujudnya negara Indonesia yang kuat. Hal itu bisa terwujud manakala para pemilih sudah bisa berdaulat. Berdaulat dalam arti, rakyatlah yang menentukan pilihan, bukan memilih karena berdasarkan uang. Jika rakyat berdaulat, maka negara akan kuat. Semoga.

*) Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Unira dan mantan anggota Panwaslu Pamekasan.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia