Senin, 16 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Duh...Pelayanan Bank Jatim Sumenep Mengecewakan

27 Desember 2018, 15: 58: 15 WIB | editor : Abdul Basri

DIKELUHKAN: Penyelia Teller Bank Jatim Sumenep Ratih Pramastiwi yang bersikukuh menolak surat keterangan pengganti KTP sementara tidak berlaku. 

DIKELUHKAN: Penyelia Teller Bank Jatim Sumenep Ratih Pramastiwi yang bersikukuh menolak surat keterangan pengganti KTP sementara tidak berlaku.  (ISTIMEWA)

Share this      

SUMENEP - Di tengah upaya pemerintah memermudah pelayanan publik, ternyata tak semua instansi mendukung. Bahkan, sekelas Bank Jatim yang termasuk bank papan atas di regional, tak sepenuhnya mendukung pelayanan publik.

Indikasinya, masih ada keluhan dari nasabah terkait pelayanan. Teranyar, salah satu kelompok masyarakat (Pokmas) dari Kecamatan Bluto, mengaku dipersulit oleh Bank Jatim Sumenep. 

H. Susilowati, selaku Ketua Pokmas Hijrah Makmur Kecamatan Bluto menjelaskan, pihaknya hendak mencairkan dana bantuan ternak dari Pemprov Jatim. Tapi oleh pihak teller ditolak lantaran tidak membawa KTP seperti diminta.

"Semula saya bawa surat keterangan pengganti KTP, memang masa berlakunya mati. Lalu saya urus ke disdukcapil agar diganti KTP, tapi ternyata blangko habis akhirnya diberi surat keterangan baru," katanya.

Sayangnya, setelah dirinya membawa surat keterangan pengganti KTP sementara pihak teller tetap menolak. Pihak teller yang diwakili oleh Ratih Pramastiwi selaku penyelia menganggap tak berlaku surat keterangan pengganti KTP sementara.

"Ibu Ratih Pramastiwi ngotot tak berlaku. Padahal, surat keterangan itu dari instansi resmi, ada apa kok mempersulit kami," tanya Susilowati.

Perempuan pengusaha ternak ayam itu merasa dirugikan dengan pelayanan Bank Jatim. Sebab, kelompoknya tidak bisa segera merealisasikan bantuan dari pemprov. Terlebih, blangko KTP asli informasinya masih menunggu 6 bulan lagi.

Penyelia Teller Bank Jatim Sumenep Ratih Pramastiwi yang dikonfirmasi memang bersikeras surat pengganti KTP tidak berlaku. Alasannya, dokumen asli tersebut tidak termasuk identitas diri. 

"Identitas diri itu KTP, Paspor, kalau surat keterangan bukan," katanya sinis.

Karena itulah, Ratih Pramastiwi tetap tidak mengijinkan pencairan dana jika menggunakan surat keterangan pengganti KTP. "Tetap tidak bisa," tegasnya. 

(mr/ayd/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia