Senin, 16 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Selidiki Dugaan Kades Terlibat Politik Praktis

25 Desember 2018, 12: 03: 18 WIB | editor : Abdul Basri

Selidiki Dugaan Kades Terlibat Politik Praktis

Share this      

BANGKALAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan mengendus dugaan keterlibatan sejumlah kepala desa (Kades) dalam politik praktis. Dugaan pelanggaran itu berdasar laporan masyarakat yang diterima Bawaslu.

Ketua Bawaslu Bangkalan A. Mustain Saleh membenarkan pihaknya sedang berupaya mengungkap dugaan keterlibatan Kades dalam Pemilu 2019. Bawaslu menerima share video salah satu calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD) yang mengumpulkan Kades. ”Problemnya, suara video itu tidak begitu jelas. Kalau gambarnya ada,” ungkapnya Senin (24/12).

Bawaslu kesulitan mencari tempat pertemuan calon anggota DPD dan sejumlah Kades. Menurut Mustain, Bawaslu mengumpulkan bukti-bukti lain. ”Tempat dan waktu belum kami ketahui. Kami masih meminta gambar dan video yang lebih lengkap. Saat ini sumber itu masih satu orang,” tuturnya.

Mustain mengaku tidak tahu Kades yang terlihat dalam video itu. Pengawas pemilu kecamatan (panwascam) akan diminta menelusuri keabsahan video, termasuk memperhatikan orang-orang di dalamnya. ”Kami sudah share ke panwascam untuk memberikan masukan. Mungkin ada Kades yang dikenal,” katanya.

Mustain berjanji akan menuntaskan dugaan pengumpulan Kades oleh salah satu calon anggota DPD tersebut. Menurut dia, keterlibatan oknum Kades menjadi atensi tersendiri. Bawaslu menginstruksikan 60 panwascam untuk mendeteksi ASN dan Kades pada kampanye salah satu calon presiden beberapa waktu lalu.

Dia menyatakan, Bawaslu tidak main-main soal pelanggaran kampanye. Pihaknya akan menindak tegas semua bentuk pelanggaran pemilu. Bawaslu tak segan-segan bakal memberlakukan sanksi pidana jika menemui pelanggaran pemilu, tak terkecuali jika melibatkan Kades.

”Di Mojokerto Kades dihukum 2 bulan dan didenda Rp 6 juta. Hukumannya sudah jelas dan ada yurisprudensinya. Kami akan tegakkan keadilan pemilu,” tegas Mustain.

Dia mengimbau Kades dan ASN menjaga netralitas pada Pemilu 2019. Bawaslu berharap masyarakat ikut mengawasi pesta demokrasi 2019. Bawaslu akan merahasiakan pelapor untuk menghindari intimidasi. ”Kami bekerja sama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Red),” tukasnya. (jup)

(mr/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia