Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Kecewa Raperda Poligami Ditolak

DPRD Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa Lagi

16 Desember 2018, 11: 55: 44 WIB | editor : Abdul Basri

Kecewa Raperda Poligami Ditolak

Share this      

PAMEKASAN – DPRD Pamekasan mengajukan 14 rancangan peraturan daerah (raperda) ke Pemprov Jatim untuk mendapatkan persetujuan. Dua dari belasan raperda tesebut ditolak. Yaitu, raperda tentang poligami dan pengelolaan masjid.

”Raperda poligami yang kami ajukan ditolak. Saya kecewa karena pada waktu konsultasi ke Bagian Hukum Pemprov Jatim saya tidak ikut karena benturan dengan acara komisi ke luar kota,” kata Apik, ketua Komisi II DPRD Pamekasan.

Dia menjelaskan, raperda poligami yang diajukan tersebut berfokus pada poligami sembunyi-sembunyi yang tidak mengikuti atauran negara. Tujuan raperda tersebut salah satunya agar warga yang berpoligami bertanggung jawab secara hukum.

”Ini berbicara muatan lokal. Karena poligami sembunyi-sembunyi belum diatur oleh undang-undang maupun peraturan lain. Yang diatur adalah poligami legal yaitu yang mengikuti hukum negara,” terangnya.

Menurut Apik, banyak orang berpoligami secara sembunyi-sembunyi. Akibatnya, istri dan anak-anak dari hasil poligami rahasia atau siri itu menjadi korban. Draf perda poligami yang diajukan ke pemprov berupaya melindungi istri yang dinikahi secara siri dan keturunannya agar juga bisa dilundungi secara hukum.

”Bagaimana pemkab bisa memberikan surat keterangan bahwa mereka memang pasangan yang sah menurut Islam. Ini kan bisa menjadi bukti bagi mereka,” ujarnya.

Selain itu, bisa memfasilitasi hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri poligami siri tersebut. Terutama tentang administrasi kependudukan. Misalnya, pembuatan akta lahir anak yang mengharuskan ada kartu nikah ayah dan ibu. Orang menikah siri tidak punya akta nikah.

 ”Dengan demikian, mereka bisa terlindungi secara hukum. Jadi, mereka nantinya tidak mudah menajdi korban,” lanjut Apik.

Dia mengaku kecewa dengan keputusan Pemprov Jatim yang menolak raperda poligami. Kendati demikian, Apik mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, alasan ditolaknya draf raperda tersebut karena masuk domain pemerintah pusat.

”Kami sudah berusaha maksimal membuat draf raperda dan sudah diajukan secara formal atas nama Komisi II DPRD Pamekasan. Saat masuk ke Bakemperda tidak ada masalah. Tapi setelah diajukan ke pemprov, ditolak,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin menjelaskan, ditolaknya raperda tentang pengelolan masjid juga karena menjadi domain pemerintah pusat. Bukan domain pemerintah daerah. Daerah, menurut dia, tidak berwenang mengintervensi berkenaan dengan persoalan-persoalan keagamaan.

”Raperda pengelolaan masjid juga ditolak. Katanya tidak perlu dibuat perda pengelolaan masjid. Sebab, sudah ada takmir dan pengelola sendiri. Tidak perlu diintervensi oleh pemerintah,” kata Halili.

Karena sudah ditolak, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, raperda baru bisa diundangkan jika mendapatkan persetujuan pemprov dan nomor register. ”Poligami sudah ada hukumnya dalam Islam. Dalam undang-unndag perkawinan juga sudah ada,” pungkas Apik. 

(mr/sin/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia