Jumat, 13 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Tak Kondusif, Iklim Investasi Bisa Pasif

Pemerintah Harus Turun Tangan

15 Desember 2018, 14: 00: 20 WIB | editor : Abdul Basri

TERGANGGU: Warga melintas di Hotel Front One di Jalan Jokotole, Pamekasan. Hotel ini didemo warga beberapa waktu lalu.

TERGANGGU: Warga melintas di Hotel Front One di Jalan Jokotole, Pamekasan. Hotel ini didemo warga beberapa waktu lalu. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Demonstrasi oleh sejumlah warga di Hotel Front One beberapa waktu lalu disayangkan sejumlah pihak. Sebab, aksi tersebut dinilai bisa memengaruhi iklim investasi di Kota Gerbang Salam.

Akademisi di bidang pariwisata Ahmad Faidlal Rahman mengatakan, aksi tersebut dapat merusak iklim investasi. Bahkan, akibat demo itu, citra pariwisata di Pamekasan dan Madura rusak di muka para investor.

Bagi dia, dengan alasan apa pun demonstrasi seharusnya tidak dilakukan di hotel. Jika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan manajemen hotel, masyarakat bisa mengadu kepada pemerintah.

Sebab, yang memiliki legitimasi menindak bahkan menutup suatu usaha adalah pemerintah. Pemerintah yang memiliki regulasi usaha tersebut. ”Massa tidak punya wewenang dan legitimasi untuk menutup operasional hotel,” katanya kemarin (14/12).

Seharusnya, masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk memberikan peringatan manakala terjadi pelanggaran. Jika peringatan tidak diindahkan, sanksi penutupan hingga penghentian operasional juga bisa dilakukan.

Dosen manajemen perhotelan di Universitas Brawijaya, Malang, itu menyampaikan, pemerintah harus tegas. Jika memang ada pelanggaran harus ditindak sesuai aturan. Dengan demikian, demonstrasi tidak sampai terjadi.

Sebab, aksi turun jalan, apalagi massa sampai menekan pemerintah menutup suatu tempat usaha, akan sangat merusak citra. Investor bakal takut masuk Pamekasan jika aksi semacam itu dibiarkan. ”Bagi investor, kondusivitas masyarakat itu penting,” katanya.

Ironisnya, Pemkab Pamekasan terkesan tidak tegas. Bahkan, pembangunan kepariwisataan juga tidak jelas. Akibatnya, regulasi yang ditelurkan juga mengambang, tidak fokus hilir pembangunan pariwisata.

Jika desakan massa agar hotel tersebut ditutup lantaran diduga menjadi tempat maksiat, Pemkab Pamekasan belum memiliki regulasi mengenai hotel syariah. Padahal sejak beberapa tahun, didengungkan hotel halal di Bumi Gerbang Salam.

Faid menyampaikan, berdirinya hotel di Pamekasan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Salah satunya, tenaga kerja lokal bisa terserap serta bahan-bahan makanan di pasar laku karena untuk hidangan pelanggan hotel.

Faid berharap, demo yang dilakukan secara langsung ke hotel itu harus menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Jangan sampai aksi serupa terjadi di hotel lain atau di tempat usaha lain.

Di tempat terpisah, GM Hotel Front One Elfindra juga menyampaikan hal serupa. Dia sangat menyayangkan demo tersebut. Sebab, hotel di selatan jalan itu memiliki izin lengkap.

Meski demikian, perusahaan tidak akan meninggalkan Pamekasan. Apalagi, pemilik hotel megah itu asli Pamekasan. ”Kami berkomitmen ikut serta membangun Pamekasan,” katanya.

Kepala DPMPTSP Pamekasan Agus Mulyadi mengatakan, izin Hotel Front One di heregistrasi beberapa waktu lalu. Hanya, untuk pengembangan pembangunan, izinnya memang belum turun. Dengan demikian, pemerintah merekomendasi untuk dihentikan. ”Beberapa izin sudah diperpanjang,” tandasnya. 

(mr/pen/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia