Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan
Pergantian Ketua DPRD Tak Terwujud

Sudah 2 Bulan Berlalu, Ketua PKB Datangi Kantor Fraksi

14 Desember 2018, 13: 14: 13 WIB | editor : Abdul Basri

SANTAI: Ketua DPC PKB Sumenep KH Imam Hasyim (kanan) berada di ruang Fraksi PKB DPRD Sumenep usai menggelar rapat tertutup.

SANTAI: Ketua DPC PKB Sumenep KH Imam Hasyim (kanan) berada di ruang Fraksi PKB DPRD Sumenep usai menggelar rapat tertutup. (IMAM S. ARIZAL/RadarMadura.id)

Share this      

SUMENEP – Ketua DPC PKB Sumenep KH Imam Hasyim tiba-tiba mendatangi kantor DPRD setempat Kamis (13/12). Mantan ketua DPRD Sumenep itu datang ke ruang fraksi PKB pada jam kedua, yakni sekitar pukul 13.30. Dia menggelar rapat tertutup dengan sejumlah anggota fraksi PKB.

Kunjungan ini menimbulkan tanda tanya di lingkungan DPRD. Apalagi saat ini DPC PKB sedang berseteru dengan Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma. PKB hendak mendepak Herman dari kursi jabatannya dan digantikan oleh Dulsiam yang saat ini menjabat Sekretaris DPC PKB.

Surat pergantian ketua DPRD itu sudah dilayangkan sejak dua bulan lalu. Tapi kenyataannya, sampai saat ini surat yang dikirimkan tersebut tak kunjung diproses. Jangankan diusulkan untuk pergantian ke gubernur Jatim, dibacakan dalam sidang paripurna pun tidak.

RadarMadura.id hanya bisa menunggu rapat tertutup tersebut dari luar. Tidak ada pembicaraan yang bocor. Pun demikian Ketua DPC PKB KH Imam Hasyim terlihat hati-hati ketika diwawancarai awak media.

”Dalam rangka monev dan kinerja anggota dewan. Sejak ditetapkan sebagai Ketua DPC PKB saya mengagendakan setiap berapa bulan sekali semacam monitoring ke fraksi,” kata Imam.

Ditanya apakah membahas terkait reposisi ketua DPRD? Pria asal Kecamatan Bluto ini lagi-lagi menjawab diplomatis. ”Yang jelas itu tetap berlanjut,” tegasnya.

Menurut dia, yang terpenting DPC PKB sudah mengirimkan surat ke Fraksi PKB DPRD Sumenep terkait pergantian ketua DPRD. Ketika surat itu dilayangkan, menjadi tugas fraksi untuk melanjutkannya. Termasuk dengan cara mendekati pimpinan DPRD agar segera diproses.

”Masalah dilaksanakan atau tidak, itu bukan tanggung jawab kami. Itu adalah di fraksi. Dan itu pun fraksi sudah menyampaikan surat ke pimpinan,” imbuhnya.

Sempat beredar isu bahwa Herman Dali Kusuma telah dipecat dari keanggotaan PKB. Tetapi isu tersebut segera ditepis oleh Imam Hasyim. ”Kenyataannya masih tetap. Iya kan,” ucapnya sembari tersenyum.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB KH Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mereposisi ketua DPRD. Segala ketentuan yang ada di tata tertib DPRD juga dipenuhi. Termasuk penyampaian surat pergantian telah mengacu kepada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.

Tidak hanya mendesak secara lisan, rupanya Fraksi PKB juga telah mengirim surat yang kedua untuk pimpinan DPRD. Surat tersebut dalam rangka klarifikasi mengapa reposisi tak kunjung digelar. Dua kali paripurna, selalu saja gagal dibacakan karena peserta sidang tidak kuorum.

”Dalam dua kali paripurna, ternyata tidak kuorum. Ketika bicara pengambilan keputusan, maka harus dihadiri tiga perempat dari total anggota,” paparnya. ”Karena mencabut SK Herman Dali Kusuma sebagai ketua DPRD dan mengangkat Dulsiam sebagai ketua DPRD,” tegasnya.

Dihubungi, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma yang juga kader PKB mengaku tunduk dan patuh terhadap perintah partai. Dia bersedia membacakan surat reposisi. Tapi untuk membacakan surat tersebut butuh sidang paripurna yang kuorum.

Untuk mencapai kuorum, pihaknya tidak bisa bergerak sendirian. Sebab, banyak fraksi di DPRD Sumenep. Jika hanya fraksi PKB yang hadir, otomatis tidak akan kuorum. Termasuk di pimpinan DPRD juga terdiri dari empat fraksi. ”Karena saya tidak seorang diri di lembaga,” katanya.

(mr/mam/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia