Selasa, 10 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Sampang
Tahun Ini Tidak Dapat Jatah

Program Kewirausahaan untuk Eks TKI

13 Desember 2018, 01: 40: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Program Kewirausahaan untuk Eks TKI

Share this      

SAMPANG – Pemerintah sudah memprogramkan kewirausahaan bagi mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi. Ada 190 mantan TKI asal Sampang yang mendapat bantuan tersebut pada 2016 dan 89 orang pada 2017. Sayangnya, tahun ini Kota Bahari tidak kebagian jatah.

Sejak Januari hingga Juli 2018, sudah ada 125 mantan TKI asal Sampang yang dipulangkan paksa. Sementara yang dideportasi pada 2017 mencapai 250 TKI. Mereka bekerja di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Arab Saudi.

Program kewirausahaan berupa pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja pada eks TKI. Penentuan penerima bantuan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.

Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang Bisrul Hafi mengatakan, program kewirausahaan untuk TKI yang dideportasi merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di seluruh daerah. Warga yang berhak menerima bantuan itu sepenuhnya menjadi kewenangan pusat.

Sementara instansinya hanya melakukan verifikasi data dan pemanfaatan bantuan tersebut. ”Bantuan itu disalurakan melalui nomor rekening penerima. Dana yang diterima Rp 3 juta per orang. Uangnya bisa digunakan untuk modal usaha atau beternak,” terangnya Selasa (11/12).

Bisrul tidak menampik tahun ini program itu tidak terlaksana. Alasannya, sampai sekarang instansinya belum menerima informasi dari pemerintah pusat terkait program tersebut. Dia mengklaim selama ini koordinasi dengan pusat terus dilakukan. ”Karena Sampang tidak kebagian jatah,” ujarnya.

Dia menerangkan, pada 2016, mantan TKI yang mendapat bantuan itu mencapai 190 orang dan 89 orang pada 2017. Sementara tahun ini tidak ada. Bantuan tersebut berdasar pengajuan dari petugas kesos kecamatan yang kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat.

Rata-rata warga yang mendapatkan bantuan itu merupakan warga yang pernah bekerja di Malaysia. ”Warga penerima bantuan itu paling banyak berasal dari Kecamatan Karang Penang dan Sokobanah,” terangnya.

 Bantuan tersebut sebagai modal bagi warga untuk membuka usaha secara mandiri. Harapannya, warga bisa mempunyai pekerjaan selain bekerja di luar negeri. Mereka juga diikutkan dalam program latihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Sampang.

”Program ini bisa menekan jumlah TKI dan angka pengangguran. Semoga tahun depan Sampang bisa kebagian jatah program tersebut,” harapnya.

Ketua Komisi VI DPRD Sampang Amin Arif Tirtana meminta pemkab bisa memberikan perhatian kepada para mantan TKI. Misalnya, dengan membatu menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan bantuan modal usaha.

”Program itu berasal dari pemerintah pusat. Tujuannya, agar warga mempunyai pekerjaan dan tidak menjadi TKI lagi,” kata dia.

Menurut Amin, menjadi TKI merupakan pilihan terakhir warga untuk mempunyai pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selama ini perhatian pemkab terhadap warga yang bekerja di luar negeri hanya pada saat tertimpa masalah. Misalnya, saat ditangkap polisi atau kecelakaan kerja.

”Setelah dipulangkan ke tanah air, tidak ada upaya dari pemkab untuk membantu warga dalam memperbaiki nasib. Parahnya lagi, program yang ada juga tidak direalisasikan,” tudingnya.

Politikus PPP itu mengaku miris mendengar setiap tahun banyak TKI asal Sampang yang dideportasi. ”Solusinya, pemkab harus bisa membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, membentuk koperasi khusus TKI yang menerima dan mengelola kiriman uang dari TKI,” sarannya. 

(mr/nal/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia