Senin, 26 Aug 2019
radarmadura
icon-featured
Politik Pemerintahan

Berkurang 2.457 Jiwa, Data Pemilih Pemilu 2019

10 Desember 2018, 04: 25: 59 WIB | editor : Abdul Basri

SERIUS: KPU Bangkalan saat menggelar rapat pleno di kantornya, Sabtu lalu (8/12).

SERIUS: KPU Bangkalan saat menggelar rapat pleno di kantornya, Sabtu lalu (8/12). (Istimewa)

Share this      

BANGKALAN – Daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP 2) diperbaiki kembali. Sabtu (8/12), KPU Bangkalan menggelar rapat pleno terbuka. Hasilnya, DPT Pemilu 2019 berkurang berkisar 2.457 jiwa.

Data yang dihimpun RadarMadura.id, DPTHP 2 sebanyak 868.515 jiwa. Namun, KPU RI meminta agar data tersebut untuk disempurnakan. Dengan demikian, hasil penyempurnaan DPT untuk Pemilu 2019 berjumlah 866.058 jiwa.

Komisioner KPU Bangkalan Tajul Anwar mengutarakan, perintah penyempurnaan terhadap DPTHP 2 karena masih banyak data ganda. Terutama, data ganda dari luar negeri. Atas dasar itu, pihaknya bersama jajaran ke bawah kembali melakukan pencermatan ulang.

”Hasilnya, ada 2.457 jiwa yang kami coret karena diketahui ganda. Maka, DPT kita yang sudah klir berjumlah 866.058 jiwa,” kata Tajul Minggu (9/12).

Menurut Tajul, data ganda dari luar negeri yang dikirim KPU RI itu hanya 2 ribu sekian yang benar-benar ganda. Sementara, seribu sekiannya ternyata masih ada di Bangkalan. Karena itu, lembaganya hanya mencoret 2 ribu sekian. ”Data ganda luar negeri itu khusus TKI legal yang terdaftar di sana dan juga terdaftar di Bangkalan,” ujarnya.

Data 2.457 jiwa yang dicoret itu tidak hanya data ganda dari luar negeri. Namun, berkisar 344 jiwa juga ganda antar desa dan kecamatan. Termasuk, juga hasil rekomendasi dari Bawaslu.

”Termasuk juga tidak memenuhi syarat untuk memilih hasil rekomendasi dari Bawaslu,” terangnya.

Tajul menyampaikan, sekarang ini sudah bisa dipastikan bahwa DPT untuk Pemilu 2019 berjumlah 866.058 jiwa. Sebab, data pemilih tersebut sudah tiga kali dilakukan pencermatan dan penyempurnaan. ”Insyaallah sudah mendekati valid dan akurat. Karena beberapa kali kami lakukan penyempurnaan,” klaimnya.

Ke depan, tambah Tajul, tidak akan ada lagi penyempurnaan DPT. Apabila ada data yang diketahui benar-benar tidak ada orangnya, penyelenggara di bawah diperintahkan untuk menandainya. ”Tanpa harus mengubah DPT yang sudah kami plenokan. Langsung suruh kami tandai saja yang tidak memenuhi syarat,” pungkasnya. 

(mr/daf/luq/bas/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia