Kamis, 12 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Tenaga Medis PTT Bisa Jadi CPNS

116 Peserta SKB Rebut 56 Kuota

07 Desember 2018, 12: 14: 37 WIB | editor : Abdul Basri

Tenaga Medis PTT Bisa Jadi CPNS

Share this      

BANGKALAN – Angin segar akan dirasakan dokter, dokter gigi, dan bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Kabar gembira tersebut muncul setelah terbit Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 446/10773/SJ tentang Pengangkatan PTT Kementerian Kesehatan menjadi CPNS di lingkungan pemerintah daerah pada 4 Desember 2018.

SE tersebut sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Keppres) 25/2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 Tahun. Dengan demikian, PTT dokter, dokter gigi, dan bidan berkesempatan menyandang status pegawai negeri sipil (PNS).

Informasi tersebut disampaikan Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Masyhudunnury Kamis (6/12). Namun, dia mengaku lembaganya belum menerima SE secara resmi tersebut dari Kemendagri. Kendati demikian, pihaknya menjamin tentang validitas dari info yang mulai tersebar itu. Karena menurutnya, SE tersebut tersebar di grup WhatsApp operator aparatur sipil negara (ASN) nasional.

Dia mengaku tidak tahu tentang mekanisme pelaksanaan rekrutmen PTT dokter, dokter gigi, dan bidan. Sebab, belum ada petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak).  Dirinya mangaku baru mengetahui terdapat Keppres yang akan mengangkat PTT menjadi PNS pada Rabu (5/12). ”Alur seperti apa, kemudian tata caranya bagaimana, belum tahu,” kata Masyhud.

BKPSDA akan menginventarisasi terhadap dokter, dokter gigi, dan bidan PTT di Kota Salak. Sebab, hingga saat ini lembaganya hanya mengantongi nama-nama bidan PTT. ”Data itu sisa nama-nama bidan PTT yang tidak lolos pada tahun lalu, kita akan data lagi melalui dinkes” imbuhnya.

Masyhud menyampaikan, mekanisme perekrutan CPNS PTT dokter, dokter gigi, dan bidan akan lebih banyak pada dinas kesehatan (dinkes). Sementara lembaganya hanya memfasilitasi. ”Pemberkasannya di sini, kita validasi dan kita kirim ke BKN,” katanya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Dinkes Bangkalan Moh. Rasuli mengaku telah mengetahui rencana pengangkatan PNS terhadap dokter, dokter gigi, dan bidan PTT. Namun, pihaknya menyampaikan belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat. Dirinya berjanji akan berkoordinasi dengan BKPSDA Bangkalan. ”Kami masih menunggu,” tuturnya.

Rasuli menyebutkan, jumlah bidan PTT di Bangkalan 20, dokter 12, dan dokter gigi 2. Dia juga menyambut baik atas adanya rekrutmen CPNS bagi mereka. Hal ini akan menjadi motivasi bagi mereka dalam bekerja. ”Kami berharap petugas medis termotivasi dan meningkatkan kompetensi serta kinerjanya,” harap Masyhud.

Sementara itu, sebanyak 116 pelamar CPNS formasi umum berhak mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB). Sebab, sebagian sudah memenuhi passing grade dan penilaian akumulatif sesuai Permen PAN-RB 61/2018 tentang Aturan Baru Kelulusan SKD CPNS 2018.

Mereka harus bersaing ketat untuk memperoleh nilai terbaik. Sebab, kuota yang disediakan hanya 56. Dengan demikian, nanti ada 60 peserta yang pasti tersingkir.

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDA Bangkalan Masyhudunnury mengutarakan, SKB akan dilaksanakan Sabtu besok (8/12). Lokasi ujian tidak di Bangkalan, melainkan di Kantor Regional II BKN, Jalan Letjen S. Parman No. 6 Waru Sidoarjo. ”Titik kumpulnya nanti di kantor kami (BKPSDA). Kami fasilitasi bus untuk bisa berangkat bersama-sama,” kata Masyhud Kamis (6/12).

Menurut Masyhud, fasilitas transportasi tersebut untuk memperlancar selama pemberangkatan menuju tempat ujian. Apabila pelamar ingin berangkat sendiri tidak ada masalah. Namun jika ada risiko, ditanggung sendiri. ”Berangkat sendiri silakan. Tidak masalah,” ujarnya.

Dia menyampaikan, tes SKB tidak dilaksanakan di Bangkalan karena peserta yang lolos dari seleksi kompetensi dasar (SKD) sedikit dan jarak tempuh lumayan dekat. Juga ketentuan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. ”Yang di Bangkalan ditarik ke sana karena memang jumlahnya sedikit,” ucapnya.

Masyhud menyatakan, 116 pelamar yang ikut tes SKB ini khusus untuk formasi umum yang lolos SKD melalui computer assisted test (CAT). ”Acuannya tetap hasil nilai SKB. Langsung bisa diketahui,” terangnya.

Sekkab Bangkalan Eddy Moeljono mengatakan, tes SKB bagi pelamar CPNS di Bangkalan. Itu tidak bisa dilaksanakan sendiri seperti tes SKD. ”Kabupaten lain ada yang melaksanakan di daerah sendiri. Tapi, itu karena jaraknya terlalu jauh,” kata Eddy. (jup)

(mr/daf/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia