Senin, 19 Aug 2019
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Bantuan PKH 2019 Naik Dua Kali Lipat

Penerima Harus Tahu agar Tidak Tertipu Oknum

30 November 2018, 11: 27: 13 WIB | editor : Abdul Basri

Heru Wahjudi  Korkab Pendamping PKH Bangkalan.

Heru Wahjudi Korkab Pendamping PKH Bangkalan. (BADRI STIAWAN/RadarMadura.id)

Share this      

BANGKALAN – Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 berbeda dengan tahun ini. Besaran dana bansos setiap keluarga penerima manfaat (KPM) bisa berbeda, bergantung pada komponen yang ada pada kartu keluarga (KK).

Koordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Bangkalan Heru Wahjudi menerangkan, sistem penyaluran dana PKH yang mengacu pada komponen KPM pernah diterapkan pada 2016. Namun waktu itu proses pencairan dana dilakukan secara tunai diberikan kepada KPM.

Pada 2017 dan 2018 ada perubahan dengan menerapkan sistem penyaluran dana PKH nontunai. Setiap KPM mendapat rekening. Penyaluran dana langsung ditransfer ke nomor rekening masing-masing KPM. Bedanya hanya nominal bansos tidak mengacu pada komponen KPM, melainkan disamaratakan.

Bagi KPM PKH reguler nilai bansos Rp 1.890.000 per tahun. Dicairkan dalam empat tahap. Tahap pertama hingga ketiga Rp 500.000. Tahap keempat Rp 390.000. Untuk PKH disabilitas dan lanjut usia (lansia) masing-masing menerima bantuan Rp 2 juta. ”Tahun depan ada perubahan. Besaran bantuan per KPM bisa berbeda-beda,” kata Heru saat ditemui di kantornya Kamis (29/11).

Pada 2019 nominal bantuan PKH mengacu pada jumlah komponen setiap KPM. Komponen dimaksud yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (kesos). Pendidikan terdiri dari anak yang menempuh pendidikan SD besaran bantuannya Rp 900 ribu, anak SMP Rp 1,5 juta, dan anak SMA Rp 2 juta. Selain itu, ada komponen ibu hamil (bumil) dan balita. Besaran bansosnya Rp 2,4 juta.

Komponen kesos terdiri dari penyandang disabilitas dan lansia. Besaran bansosnya masing-masing Rp 2,4 juta. ”Kalau dalam satu KPM ada bumil dan balita tetap dihitung satu komponen. Beda dengan pendidikan. Kalau KPM punya anak SD, SMP, dan SMA, sama-sama bisa diberi bansos,” terangnya.

Jika dalam satu KPM hanya ada balita tanpa bumil, lanjut Heru, besaran bansos tetap Rp 2,4 juta. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, setiap KPM bisa dipastikan akan menerima bantuan PKH berbeda-beda. Menyesuaikan dengan jumlah komponen dalam satu KPM mengacu pada anggota keluarga yang tercatat dalam KK.

Misalnya, dalam satu KK terdapat anak yang menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA. Maka ada tiga komponen yang memenuhi. KPM bisa mendapat bansos sebesar Rp 4,4 juta. Bisa juga jika di dalam satu KPM terdapat komponen anak SMP, SMA, dan bumil/balita. Jumlah bansos yang bisa diterima KPM Rp 5,9 juta per tahun.

”Jadi menyesuaikan. Kalau KPM hanya ada komponen anak SD, maka bansosnya Rp 900 ribu setahun,” jelas Heru.

Selain bansos PKH yang mengacu pada jumlah komponen, ada juga bantuan PKH tetap sebesar Rp 550 ribu per tahun. Dana bansos itu diberikan pada setiap KPM. Bantuan tersebut di luar dana bansos bagi komponen.

Artinya, jika KPM mendapat bansos sesuai komponen sebesar Rp 900 ribu, ditambah bantuan tetap PKH sebesar Rp 550 ribu, maka total bansos yang bisa diterima Rp 1.450.000 setahun. Proses pencairannya juga dilakukan dalam empat tahap.

”Bantuan tetap ini belum ada juknis pasti disalurkan pada tahap berapa. Yang jelas setiap tahun disalurkan,” tuturnya.

Perlu diketahui, setiap KPM dibatasi tiga komponen. Jika dalam satu KPM ada empat komponen, misalnya punya anak SD, SMP, SMA, dan bumil serta balita, bantuan maksimal diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

Besaran bansos PKH 2019 akan mengalami peningkatan dua kali lipat dibandingkan 2016. Pada 2016, komponen SD mendapat Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu, dan SMA Rp 1 juta. ”Peningkatannya 100 persen atau dua kali lipat,” ujarnya.

Prinsipnya, kata Heru, yang mendapat bansos PKH merupakan keluarga miskin yang memiliki komponen sesuai ketentuan. Jika terdapat keluarga miskin, namun tidak memiliki komponen, tidak bisa mendapat bansos PKH. Misalnya dalam satu keluarga tidak memiliki anak SD, SMP, SMA, bumil, dan balita atau tidak ada lansia dan disabilitas.

Menurut dia, peningkatan bansos merupakan kabar gembira bagi KPM yang memiliki banyak komponen. Meski demikian, pihaknya tetap mengantisipasi kemungkinan adanya manipulasi penambahan komponen KPM.

Dalam KPM yang masuk kategori anggota keluarga di antaranya bapak, ibu, dan anak. Tidak bisa memasukkan cucu, sepupu, dan anggota keluarga lainnya.

Pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan adanya pemalsuan kondisi komponen. Misalnya, anak dalam KK tidak sekolah, namun dinyatakan sekolah. Untuk mengatasi hal itu, setiap komponen pendidikan harus menyertakan surat keterangan dari pihak sekolah.

”Untuk bumil dan balita kami lakukan verifikasi ke instansi kesehatan terkait. Setiap bulan kami lakukan verifikasi. Setiap verifikasi kami mengacu pada KK dan surat keterangan,” jelasnya.

Heru mengaku, para pendamping PKH sudah mulai menyosialisasikan petunjuk teknis (juknis) baru penyaluran bansos ini. Dikhawatirkan terjadi praktik penyelewenangan oleh oknum di lapangan.

Di antaranya, mengantisipasi kemungkinan adanya oknum yang mengoordinasi pencairan bansos PKH. Kemudian, nominal bansos yang diberikan masih Rp 1.890.000 seperti yang berlaku pada 2017–2018. Padahal KPM memiliki tiga komponen dengan besaran bansos antara Rp 4 juta sampai Rp 5 juta.

”Ini yang kami antisipasi. Pendamping terus melakukan sosialisasi. Bahwa, penerimaan PKH berubah. Sesuai komponen yang ada dalam KPM,” jelas Heru.

Diharapkan semua KPM bisa mengetahui ketentuan besaran bansos 2019 ini. Dengan demikian, bisa mengetahui jika bansos PKH menyesuaikan dengan keberadaan dan jumlah komponen dalam KK. ”KPM wajib tahu. Jangan sampai ditipu oknum,” imbaunya.

(mr/bad/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia