Selasa, 11 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Sosialisasikan Perjanjian Kerja Sama APIP-APH

20 November 2018, 20: 43: 05 WIB | editor : Abdul Basri

KOMPAK: Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron dan Wakil Bupati Mohni berfoto bersama Kapolres, Kajari, akademisi, Sekkab, dan inspektur usai acara sosialisasi perjanjian kerja sama antar APIP dengan APH di Aula Ngudia Husada.

KOMPAK: Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron dan Wakil Bupati Mohni berfoto bersama Kapolres, Kajari, akademisi, Sekkab, dan inspektur usai acara sosialisasi perjanjian kerja sama antar APIP dengan APH di Aula Ngudia Husada. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/RadarMadura.id)

BANGKALAN – Inspektorat Bangkalan serius untuk menciptakan pengelolaan pemerintah yang bersih. Senin (19/11), digelar sosialisasi perjanjian kerja sama antara aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Hadir seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan para kepala desa. Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk dialog. Sebagai narasumber, Kapolres AKBP Boby Pa’ludin Tambunan, Kajari Badrut Tamam, Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, Wabup Mohni, dan akademisi dari UTM Safi’.

R. Abdul Latif Amin Imron mengutarakan, perjanjian kerja sama antara APIP dengan APH sebagai bentuk sinergitas untuk penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bangkalan. Disepakati tetap mengedepankan pencegahan. Untuk itu, para OPD dan kepala desa diharapkan bisa menjalankan tugas pemerintah sebaik-baiknya.

”Mudah-mudahan kepala desa dan para OPD bisa bekerja dengan baik. Ini adalah upaya kami untuk pengelolaan pemerintahan yang lebih baik,” kata Ra Latif.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Bangkalan Hadari mengatakan, tugas APIP ini dalam rangka membantu bupati untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Karena itu, pihaknya sangat independen ketika melaksanakan audit investigasi terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bangkalan.

”Atas perjanjian kerja sama ini, ke depan kami diminta bupati untuk mengoptimalkan koordinasi dengan jajaran kepolisian dan kejaksaan dalam rangka penanganan dumas (pengaduan masyarakat, Red) atas indikasi tipikor,” terangnya. 

(mr/daf/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia