Selasa, 11 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Honorer K-2 Ingatkan Janji Pemerintah

Keluarkan SK Bupati dan Honor Sesuai UMK

13 November 2018, 09: 16: 08 WIB | editor : Abdul Basri

KONSULTASI: Ketua FHK2I Pamekasan Maskur (tengah) berbincang dengan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail (kiri).

KONSULTASI: Ketua FHK2I Pamekasan Maskur (tengah) berbincang dengan Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail (kiri). (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

PAMEKASAN – Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FKH2I) Pamekasan mengingatkan janji pemerintah. Yakni, segera mengeluarkan SK bupati terhadap seluruh honorer kategori dua (K-2) dan menaikkan honor minimal sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK).

Ketua FHK2I Pamekasan Maskur mengatakan, keberadaan honorer K-2 di Pamekasan belum memiliki payung hukum kuat. Sebab, mereka bertugas hanya berdasar SK pimpinan di tempat bekerja.

Guru honorer hanya mendapat SK dari kepala sekolah di tempat mengajar. Tenaga teknis pun bekerja sesuai dengan SK kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan.

SK tersebut tidak kuat jika belum ditandatangani bupati. Dengan demikian, maksimal awal 2019 sebanyak 1.260 tenaga honorer K-2 harus mengantongi SK bupati. ”Pemerintah berjanji akan mengeluarkan SK itu,” ucapnya Senin (12/11).

Menurut Maskur, jika SK bupati tidak turun, akan berdampak buruk terhadap tenaga honorer. Pengakuan pemerintan bisa setengah-setengah lantaran hanya mengantongi SK dari pimpinan tempat bekerja.

Usai mendapat SK bupati, janji pemerintah lainnya yakni menaikkan insentif yang diterima honorer setiap bulan. Saat ini honorer K-2 dibayar Rp 1 juta setiap bulan. Mulai tahun depan, minimal sesuai UMK yakni, Rp 1,6 juta.

Maskur menyampaikan, pemerintah menentukan UMK setiap kabupaten melalui kajian matang. Salah satu indikator yang dijadikan objek kajian adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Dengan demikian, selayaknya pemerintah memberikan upah sesuai dengan ketentuan. Apalagi honorer K-2 mengabdi bukan hanya setahun atau dua tahun. Ada yang sampai puluhan tahun. ”Kami berharap pemerintah menepati janji,” kata Maskur.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail menyatakan, beberapa waktu lalu honorer K-2 menggelar aksi akbar. Perwakilan eksekutif dan legislatif menemui mereka. Ada dua tuntutan yang diminta. Yakni, SK bupati dan kenaikan insentif menjadi kesepakatan bersama.

Dewan akan mengawal agar SK tersebut segera turun. Maksimal awal tahun mendatang surat itu dikantongi setiap honorer. Kenaikan insentif bakal diajukan dalam RAPBD Pamekasan 2019.

Menurut Ismail, RAPBD 2019 masyk tahap pembahasan. Dengan begitu, sangat mungkin dianggarkan penambahan insentif.

Sebelumnya, Wabup Pamekasan Raja’e menyampaikan, insentif honorer K-2 lumayan tinggi, yakni Rp 1 juta. Mengenai upaya kenaikan honor, pemerintah akan mengkaji sesuai dengan kekuatan keuangan.

(mr/pen/hud/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia