Selasa, 11 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

KPU Bangkalan Coret 2.857 Pemilih

13 November 2018, 06: 35: 59 WIB | editor : Abdul Basri

KPU Bangkalan Coret 2.857 Pemilih

BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2) pada Pemilu 2019 Senin (12/11). Hasilnya, ada 2.857 pemilih yang dicoret.

Pleno tersebut dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan, Polri, TNI, dan bakesbangpol. Pihak partai politik (parpol) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) juga hadir.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar mengutarakan, penetapan DPTHP-2 itu untuk menjamin hak konstitusi warga Indonesia tidak terlewati. ”Ini perintah dari KPU RI. Intinya, tidak boleh satu pun warga negara Indonesia hak pilihnya terlewati,” kata dia kemarin.

SERIUS: KPU Bangkalan saat menggelar rapat pleno terbuka DPTHP-2 di aula KPU.

SERIUS: KPU Bangkalan saat menggelar rapat pleno terbuka DPTHP-2 di aula KPU. (DAFIR/RadarMadura.id)

Menurut Fauzan, meskipun DPTHP-1 sudah dilakukan beberapa bulan lalu, namun hal itu belum final. Terbukti, sekarang ini diminta untuk melakukan update data dan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas.

Hasilnya, ribuan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ditetapkan daftar pemilih tetap (DPT). ”Cukup banyak pemilih yang kami coret. Kami memang berusaha untuk menghadirkan DPTHP-2 ini mendekati akurat 100 persen,” terangnya.

Dengan demikian, ke depan DPTHP-2 itu akan terus dilakukan perbaikan. Yang jelas, kata Fauzan, KPU ingin DPT untuk Pemilu 2019 benar-benar akurat. ”Meskipun memang tidak sepenuhnya akurat, tapi minimal mendekati,” ujarnya.

Fauzan menyampaikan, ribuan pemilih yang dicoret itu di antaranya karena pemilih meninggal, pemilih ganda, pemilih ke luar Bangkalan dan tercatat sebagai Polri dan TNI. ”Langsung kami coret. Maka dari itu, antara DPTHP-1 dan DPTHP-2 berkurang cukup banyak, hampir 3 ribu,” sebutnya.

Apakah DPTHP-2 sudah final? Fauzan mengaku tetap akan melakukan update data. Jika misalnya ada perintah dari KPU RI tentu saja bisa ditetapkan kembali DPTHP-3. ”Tapi misalnya tidak ada, lalu diketahui ada data pemilih TMS, ya kami tandai saja nanti,” pungkasnya. 

(mr/daf/onk/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia