Senin, 14 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Rekreasi

Gagas Adakan Polisi Syariah di Tempat Wisata

11 November 2018, 18: 48: 06 WIB | editor : Abdul Basri

SANTAI: Muda mudi berada di gazebo Pantai Talang Siring, Kecamatan Larangan, Pamekasan.

SANTAI: Muda mudi berada di gazebo Pantai Talang Siring, Kecamatan Larangan, Pamekasan. (PRENGKI WIRANANDA/RadarMadura.id)

Share this      

PAMEKASAN – Perilaku tidak terpuji seperti mesum bisa terjadi di mana saja. Termasuk di tempat wisata. Pemkab Pamekasan mengantisipasi perbuatan tidak baik dengan menggagas polisi syariah yang akan bertugas di seluruh lokasi wisata di Bumi Gerbang Salam.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pamekasan Achmad Sjaifudin mengatakan, pihaknya mengantisipasi perilaku mesum di tempat wisata. Berbagai upaya dilakukan. Di antaranya, membatasi jam operasional tempat wisata. Pengunjung tidak boleh masuk tempat wisata jika melebihi pukul 17.00. Portal pintu masuk bakal dikunci sehingga tidak ada warga yang menyelinap masuk.

Lampu penerangan dibangun secara optimal agar perilaku pengunjung terpantau. Jika ada warga yang memaksa masuk tempat wisata melebihi pukul 17.00, kemungkinan berbuat mesum sangat sedikit karena dilengkapi lampu penerangan.

Upaya lain yaitu pengawasan dari anggota kelompok sadar wisata (pokdarwis) setempat. Anggota pokdarwis disebar ke titik yang dinilai rawan dijadikan tempat mesum. Tujuannya, agar perilaku pengunjung tetap terkontrol.

Pihaknya menggagas polisi syariah. Yaitu petugas keamanan yang bertugas khusus menjaga tempat wisata dari perilaku mesum. Polisi tersebut direncanakan bisa memproses jika ada warga yang ketahuan berbuat tidak senonoh.

Namun, gagasan itu masih dalam tahap kajian. Disparbud butuh payung hukum sebelum polisi syariah benar-benar dibentuk. ”Keinginan kami, tempat wisata bersih dari perilaku mesum,” ujarnya.

Polisi syariah bertanggung jawab terhadap keamanan di tempat wisata. Aktivitas terlarang seperti kampanye politik tidak boleh. ”Nanti yang mengawasi ya polisi syariah itu,” katanya.

Gagasan tersebut masih tahap kajian. Jika tidak ada aturan yang dilabrak, tahun depan bisa direalisasikan. Harapannya, Pamekasan sebagai Kota Gerbang Salam tidak tercemar perilaku mesum.

Wisata maju dan berkembang mesti tetap menjunjung tinggi kearifan lokal, nilai budaya, dan religiuitas. Pamekasan sangat kental dengan budaya religi. ”Masih kami kaji segala sesuatunya,” kata Achmad.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mendukung gagasan itu. Menurut dia, apa pun penamaan aparat keamanaan itu tidak masalah, yang terpenting tempat wisata bebas dari perilaku mesum.

Kenakalan remaja harus diredam dengan pengawasan yang optimal. Jangan sampai pengembangan pariwisata mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. ”Pengawasan di tempat wisata memang harus ketat,” ucapnya.

(mr/pen/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia