Selasa, 11 Dec 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Realisasi Program Jalin Matra Tersendat-sendat

Dewan Janji Panggil DPMD-Pendamping

09 November 2018, 15: 39: 11 WIB | editor : Abdul Basri

Realisasi Program Jalin Matra Tersendat-sendat

BANGKALAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melaksanakan program jalan lain menuju mandiri dan sejahtera (Jalin Matra). Sayangnya, realisasi program tersebut di Bangkalan tersendat-sendat. Buktinya, masih banyak desa yang belum menyalurkan bantuan kepada penerima.

Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Mohammad Holil mengatakan, Jalin Matra merupakan program Pemprov Jatim. Sementara pelaksanaannya dibagi dalam tiga kegiatan. Di antaranya, rumah tangga sangat miskin (RTSM), penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK), dan program penanganan kerentanan kemiskinan (PKK).

”Jalin Matra itu program provinsi, anggarannya langsung ke rekening desa. Kami hanya memfasilitasi,” kata dia saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (8/11).

Holil menyebutkan, RTSM tersebar di 5 desa di Bangkalan dengan jumlah penerima mencapai 141 keluarga. Nilai bantuan Rp 2,5 juta tiap penerima. Sayangnya, hanya 20 KPM dari dua desa yang menerima bantuan tersebut. Sementara 121 KPM di tiga desa lainnya belum.

”RTSM bukan berupa uang, tapi dibelanjakan barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar bisa berwirausaha,” ujarnya.

Untuk PFK, lanjut Holil, terdapat 1.593 KPM yang tersebar di 29 desa di Kota salak. Nilai bantuan tiap penerima Rp 2,5 juta. Pemprov sudah memberikan bantuan tersebut kepada masing masing desa. Masih terdapat 3 desa yang belum menerima dana PFK dari provinsi.

Dari 26 desa yang telah menerima anggaran PFK dari pemprov, baru tiga desa yang telah menyalurkan dana PFK kepada 146 KPM. Sementara lainnya belum bisa menikmati bantuan tersebut. Sebab, dana tersendat di kas desa.

”PFK ini hampir sama dengan RTSM, tetapi sasarannya hanya perempuan, khususnya yang janda dan memiliki tanggungan ekonomi,” jelasnya.

Diterangkan, PKK merupakan program bantuan untuk badan usaha milik desa (BUMDes). Dana tersebut merupakan pinjaman yang dapat dijadikan modal. ”Dana itu nantinya harus dikembalikan, karena pinjaman,” tegasnya.

Holil menyebutkan, hanya ada tiga desa yang menjadi penerima PKK. Dengan total pinjaman Rp 65 juta tiap desa. Namun hingga saat ini, satu desa belum menerima bantuan PKK dari pemerintah provinsi.

Holil telah berkali-kali mengingatkan kepala desa agar menyalurkan bantuan tersebut kepada penerima. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar dana Jalin Matra segera direalisasikan. ”Kami lakukan komunikasi baik dengan provinsi maupun desa,” klaimnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi A DPRD Bangkalan Agus Salim Pranoto mempertanyakan kinerja DPMD Bangkalan. Menurut dia, banyaknya persoalan dalam Jalin Matra tidak terlepas dari minimnya pengawasan pihak terkait. ”Padahal, Jalin Matra kan ada pendampingnya,” ujarnya.

Agus berjanji akan memanggil DPMD serta pendamping program Jalin Matra untuk dimintai klarifikasi. ”Kita akan panggil DPMD, bahkan nanti pendampingnya, karena sudah mau penghujung tahun,” janjinya. (c1)

(mr/onk/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia