Senin, 19 Nov 2018
radarmadura
 
icon featured
Bangkalan

Mau Masuk SMP Wajib Kantongi Ijazah Madin!

DPRD Bangkalan Godok Raperda

Jumat, 19 Oct 2018 18:00 | editor : Abdul Basri

SERIUS: Komisi D DPRD saat melakukan public hearing dengan sejumlah tokoh dan ormas di Bangkalan, Kamis (18/10).

SERIUS: Komisi D DPRD saat melakukan public hearing dengan sejumlah tokoh dan ormas di Bangkalan, Kamis (18/10). (A. YUSRON FARISANDY/Radarmadura.id)

BANGKALAN – Calon peserta didik yang ingin masuk SMP bakal diwajibkan punya ijazah madrasah diniyah (madin). Itu jika rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah diberlakukan.

Komisi D DPRD Bangkalan menggelar public hearing dengan sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat (ormas), Kamis (18/10). Dengar pendapat tersebut dalam rangka meminta masukan dan kritikan atas raperda wajib belajar madin takmiliyah yang nantinya akan diundangkan.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengutarakan, public hearing ini bertujuan meminta pendapat para tokoh dan ormas yang ada di Kota Salak. Sebab, Senin (22/10) depan akan dibahas dengan Kemenag, disdik, dan Bagian Hukum Setkab Bangkalan.

”Raperda wajib belajar madin ini tinggal satu tahap lagi. Yakni, tahap finalisasi yang akan dibahas Senin (22/10) depan,” ujarnya.

Menurut dia, raperda itu mengatur bagi peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMP sederajat. Itu harus menunjukkan ijazah madin atau menunjukkan surat keterangan bisa menulis dan membaca Alquran. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, siswa wajib selama dua tahun mengikuti madrasah diniyah.

”Bangkalan kan sebagai Kota Zikir dan Salawat. Hal itu perlu diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, raperda ini sebagai sinkronisasi dari tag line yang ada,” terangnya.

Sekretaris Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Bangkalan Ryan Azmi Maulana menyambut baik apa yang menjadi niat komisi D untuk membuat perda wajib belajar madin takmiliyah.

”Bagi yang tidak punya sertifikat atau ijazah madin, SMP sederajat masih bisa menerima asalkan mengikuti pendidikan madin yang diselenggarakan sekolah tersebut. Itu tidak bisa optimal nantinya,” katanya.

Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bangkalan A. Rachmadi menyatakan, raperda wajib belajar madin itu tidak masalah diterapkan di Kota Salak. Tetapi, harus melihat aspek yang lain. Sebab, di Bangkalan peserta didik tidak hanya menganut agama Islam. Karena itu, perlu diatur juga untuk nonmuslim. ”Nasib nonmuslim seperti apa. Ini juga perlu dikaji,” ujarnya. 

(mr/daf/onk/fat/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia