Minggu, 18 Nov 2018
radarmadura
 
icon featured
Bangkalan

Pembuatan Kapal Ilegal Di Bangkalan Terungkap !

Selasa, 16 Oct 2018 10:34 | editor : Abdul Basri

DIKELABUI: DPMPTSP dan Satpol PP Bangkalan melakukan inspeksi mendadak ke PT Bintang Timur Samudera (BTS).

DIKELABUI: DPMPTSP dan Satpol PP Bangkalan melakukan inspeksi mendadak ke PT Bintang Timur Samudera (BTS). (Radarmadura.id)

BANGKALAN – Kinerja pejabat dan pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan dituntut lebih gesit. Setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Bangkalan harus terpantau sesuai regulasi.

Temuan dalam inspeksi mendadak (sidak), Senin (15/10) menunjukkan kegesitan perusahaan sekaligus menjadi pertanyaan kinerja dua instansi tersebut. Sebab, selama tiga tahun ada perusahaan yang tidak dilengkapi izin.

Sidak dilakukan ke perusahaan pembuatan dan perbaikan kapal di Kecamatan Kamal. Dua perusahaan tidak melengkapi izin yakni, PT Galangan Kapal Madura (Gapura) dan PT Bintang Timur Samudera (BTS).

Kepala DPMPTSP Bangkalan Muhammad Hasan Faisol mengaku mendapat laporan dari dua desa di Kecamatan Kamal jika ada lahan bermasalah yang di tempati perusahaan pembuatan kapal. ”Setelah kami cek ke lokasi, ternyata tidak hanya soal lahan bermasalah. Tapi, ada perusahaan tidak melengkapi izin,” ungkap Faisol.

Mantan camat Kamal itu mengungkapkan, dua perusahaan itu mendompleng izin ke PT Ben Santosa. Semula dua perusahaan itu dianggap anak perusahaan PT Ben Santosa. Ternyata, dua perusahaan tersebut berdiri sendiri dan kegiatan tidak sub dengan PT Ben Santosa. ”Kedua PT itu punya kegiatan sendiri dan punya konsumen sendiri. Kami ini dikelabui,” ujarnya.

Faisol menyatakan, tindakan dua PT tersebut yang mendompleng izin ke PT Ben Santosa tidak dibenarkan. Atas dasar itu, pihaknya dengan tegas akan menghentikan kegiatan jika tidak segera mengurus izin. ”Kami beri waktu satu minggu untuk dua PT itu mengurus izin,” sebutnya.

Dua PT tersebut tidak melengkapi sejumlah izin. Antara lain, izin lokasi, izin prinsip, dan izin mendirikan bangunan (IMB). Kemudian, izin lingkungan serta izin limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). ”Dalam satu minggu tidak ada iktikad baik, ya langsung kami tutup,” ancamnya.

Faisol mengatakan, dua perusahaan itu sudah beroperasi bertahun-tahun. Jika tidak keliru, hampir tiga tahun. ”Tak pikir awalnya anak perusahaan, ternyata dua PT berdiri sendiri,” paparnya.

Sementara itu, Human Resouces Departement (HRD) PT BTS Roy Rudi mengaku memahami kelengkapan izin yang harus dipenuhi perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan kapal. Namun, izin PT BTS itu di Surabaya. Di Madura hanya sewa lokasi ke PT Ben Santosa.

”Lahannya kan milik PT Ben Santosa. Kami sewa saja. Dan PT Ben Santosa sudah lengkap izinnya,” katanya.

Namun demikian, apabila ada hal-hal yang perlu dilengkapi, pihaknya akan mematuhi. ”Siap mengurus izin jika begitu,” katanya.

(mr/daf/luq/fat/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia