Kamis, 15 Nov 2018
radarmadura
 
icon featured
Politik Pemerintahan

Kemelut Pendamping Desa Menjadi Calon Anggota Dewan

KPU Bersikukuh Tidak Dilarang

Selasa, 16 Oct 2018 10:24 | editor : Abdul Basri

HAMPIR RAMPUNG: Majelis sidang Bawaslu Pamekasan mendengarkan kesimpulan dari pelapor dugaan pelanggaran administrasi caleg.

HAMPIR RAMPUNG: Majelis sidang Bawaslu Pamekasan mendengarkan kesimpulan dari pelapor dugaan pelanggaran administrasi caleg. (PRENGKI WIRANANDA/Radarmadura.id)

KPU telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD. Di antara nama-nama calon anggota dewan itu, ada yang berstatus sebagai pendamping desa. Putusan Bawaslu sangat ditunggu untuk menyelesaikan kemelut apakah pendamping desa boleh nyaleg.

 ***

 SIDANG dugaan pelanggaran administrasi calon anggota DPRD Pamekasan hampir rampung. Majelis sidang Bawaslu Pamekasan mendengarkan keterangan kesimpulan dari pelapor dan terlapor kemarin (15/10).

Sidang sebelum agenda pembacaan putusan itu berlangsung tertutup. Padahal, pada sidang sebelumnya selalu terbuka untuk umum. Awak media yang hendak mengabadikan momen sidang itu harus mengambil gambar dari luar.

Abdurrahman selaku pelapor dugaan pelanggaran menyampaikan, berdasarkan fakta persidangan yang berlangsung, kesimpulan yang ditangkap sama dengan laporannya. Yakni, kuat dugaan adanya pelanggaran.

Pendamping desa (PD) yang maju sebagai calon anggota DPRD Pamekasan itu melabrak aturan. Yakni, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR RI, dan DPRD Kota/Kabupaten.

Tepatnya, pasal 7 huruf k poin 7 yang menyebutkan bahwa caleg harus mundur dari direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Abdurrahman menegaskan, pendamping desa adalah badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Dengan demikian, jika ada PD hendak mencalonkan diri sebagai anggota dewan, wajib mundur.

Tetapi faktanya, sampai sekarang dua caleg, yakni Abdul Mu’in dan Syafiuddin, tidak mundur. Padahal secara regulasi, diduga kuat tidak memenuhi syarat sebagai caleg. ”Kami meminta majelis sidang memutuskan seadil-adilnya,” katanya.

Abdurrahman mengulas kronologis laporannya. Menurut dia, pada 20 Agustus, secara nonformal, temuan mengenai PD nyaleg dilaporkan ke KPU Pamekasan. Laporan itu disampaikan via pesan WhatsApp.

Dalam laporan itu dilampirkan surat keterangan bahwa dua caleg itu benar-benar PD. Kemudian, dilampirkan foto keduanya mengenakan seragam PD. Namun, laporan itu diabaikan.

Bahkan pada 25 Agustus, KPU merilis daftar calon tetap (DCT) yang didalamnya ada nama caleg sekaligus PD. Oleh sebab itu, Abdurrahman beserta beberapa temannya mendatangi KPU menggelar audiensi.

Namun, audiensi itu buntu. Demi mencari keadilan, laporan dimasukkan ke Bawaslu Pamekasan. Jika putusan majelis sidang dinilai tidak adil, laporan itu akan disampaikan ke Bawaslu Jatim. Bahkan, gerakan demonstrasi disiapkan.

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah juga teguh pendirian. Menurut dia, PD boleh nyaleg. Sebab, yang diatur dalam PKPU itu khusus untuk direksi, dewan pengawas, komisaris, dan karyawan.

Sementara PD tidak termasuk yang dilarang. Menurut dia, pendamping desa sifatnya kontraktual, tidak menjadi karyawan tetap. ”Kesimpulan kami, pendamping desa bukan termasuk yang dilarang,” tandasnya.

Sidang akan digelar kembali besok. Agendanya pembacaan putusan. Majelis sidang merapatkan secara internal keputusan yang bakal diambil dari kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat Pamekasan itu.

(mr/pen/hud/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia