Rabu, 17 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

KPU RI Temukan Puluhan Ribu Data Ganda Jelang PSU Pilkada Sampang

Jumat, 12 Oct 2018 10:17 | editor : Abdul Basri

MASIH PROSES: Komisioner KPU Sampang Divisi Teknis Penyelenggara Addy Imansyah memberikan penjelasan saat rapat pleno terbuka yang dihadiri KPU RI di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Rabu malam (10/10).

MASIH PROSES: Komisioner KPU Sampang Divisi Teknis Penyelenggara Addy Imansyah memberikan penjelasan saat rapat pleno terbuka yang dihadiri KPU RI di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Rabu malam (10/10). (KPU FOR Radarmadura.id)

SAMPANG – Proses validasi daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang mendapat atensi KPU RI. Pasalnya, masih ada puluhan ribu data pemilih ganda menjelang pemungutan suara ulang (PSU) yang akan digelar pada 27 Juni.

Tenaga Ahli KPU RI Bagian Data dan Informasi Nanang Indra Suyitno mengatakan, pihaknya ditugaskan oleh atasannya untuk melihat dan memonitor perkembangan di Sampang. Khususnya terkait validasi DPT yang menjadi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

”Pada saat monitoring, kami mengumpulkan PPS dan PPK. Monitoring dilakukan ke semua daerah,” katanya saat diwawancarai, Kamis (11/10).

Indra memastikan, pada PSU nanti ada penurunan jumlah DPT. Sebab, banyak data terindikasi ganda. ”Ada sekitar 20–30 ribu pemilih berpotensi ganda. Sehingga akan diklirkan permasalahan itu,” ujarnya.

”Bisa saja dari jumlah 803.499 pemilih menjadi enam ratus ribuan. Karena ada indikasi data ganda. Kami berharap PSU nanti berjalan lancar dan diterima oleh MK,” harapnya.

Dari hasil yang disampaikan KPU, lanjut Indra, setelah dicermati ada pemilih yang memiliki data ganda dan semacamnya. Data yang terindikasi ganda dicoret. Data yang sudah dicoret akan disampaikan kepada peserta PSU.

”Yang dilakukan KPU nanti akan ada uji publik yang menghadirkan beberapa pihak seperti tim paslon. Jika ada tanggapan apa yang disusun KPU Sampang bisa disampaikan dalam uji public tersebut,” jelasnya.

PSU harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak putusan MK tersebut. Hasil validasi DPT tingkat kabupaten akan diplenokan KPU pada 16 Oktober.

Pihaknya menggali informasi dari tahapan yang sudah dilakukan. Bahkan secara faktual untuk membuktikan validasi DPT yang dilakukan KPU sesuai dengan fakta yang ada.

”Hak pilih warga Sampang yang bisa dibuktikan dengan dokumen kependudukan. Dengan prosedur yang belum mendaftar akan dicoret dan dilakukan perubahan,” tegasnya.

Indra menyandingkan dengan data yang dimiliki pemerintah. Intinya, apabila warga belum terdaftar di DPT bisa menggunakan hak pilihnya jika sudah ber-e-KTP atau surat keterangan (suket). 

(mr/rul/onk/fat/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia