Rabu, 17 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Makin Mepet! Proyek Lanskap Rp 81 M Belum Digarap

Jumat, 12 Oct 2018 09:57 | editor : Abdul Basri

LAPAK PKL DIBONGKAR: Pengendara melintas di sekitar lokasi proyek pembangunan lanskap di KKJSM, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kamis (11/10).

LAPAK PKL DIBONGKAR: Pengendara melintas di sekitar lokasi proyek pembangunan lanskap di KKJSM, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kamis (11/10). (VIVIN AGUSTIN HARTONO/Radarmadura.id)

BANGKALAN – PT Lamkapai Pratama Mandiri telah melakukan teken kontrak sebagai pelaksana pembangunan lanskap di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) Sisi Madura, Desa Pangpong, Kecamatan Labang. Meski demikian, pengerjaan belum dilakukan.

Tahun ini, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) menyiapkan anggaran Rp 8.160.000.000 untuk pembangunan lanskap. Sementara harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 8.126.579.000.

Ada 79 rekanan berebut proyek tersebut. PT Lamkapai Pratama Mandiri jadi pemenang tender dengan harga terkoreksi Rp 7.227.895.000.

Pantauan Radarmadura.id di lokasi, belum ada tanda-tanda pembangunan lanskap akan digarap dalam waktu dekat. Alat berat dan bahan material proyek tidak ada. Di lokasi hanya terdapat benda bekas lapak pedagang kaki lima (PKL) yang pindah.

Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan membenarkan, proses lelang telah rampung. PT Lamkapai Pratama Mandiri telah melakukan teken kontrak sebagai pelaksana pembangunan lanskap.

Pandit mengaku lupa waktu teken kontrak dilakukan. ”Itu kan sudah ada pemenangnya. Sudah teken kontrak juga. Tapi, saya lupa waktunya. Nanti tak tanyakan dulu,” katanya, Kamis (11/10).

Menurut dia, kendati lokasi proyek telah bersih dari lapak PKL, rekanan tidak bisa langsung menggarap proyek tersebut. Alasannya, masih butuh koordinasi dengan tokoh dan masyarakat setempat. Selain itu masih melakukan pengukuran.

Di tempat terpisah, anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir mendesak agar PT Lamkapai Pratama Mandiri memulai pembangunan lanskap. Sebab, teken kontrak telah dilakukan. ”Ya kalau sudah teken kontrak, secepatnya pengerjaan mulai atau dilakukan,” pintanya.

Sebab, lanjut Musawwir, rekanan memiliki waktu sekitar 80 hari hingga akhir tahun 2018. Jika pengerjaan tidak kunjung dimulai, khawatir proyek tersebut molor. Pihaknya juga meminta rekanan agar mengerjakan sesuai rencana anggaran biaya (RAB) agar kualitasnya baik. ”Pengerjaannya jangan sampai lintas tahun,” desaknya. 

(mr/bam/onk/fat/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia