Rabu, 17 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Akibat Pasien RSUD Syamrabu Bangkalan Menurun 50 Persen

DPRD Cabut Rujukan Berjenjang

Kamis, 11 Oct 2018 14:16 | editor : Abdul Basri

Akibat Pasien RSUD Syamrabu Bangkalan Menurun 50 Persen

BANGKALAN – Penerapan sistem rujukan berjenjang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapatkan banyak penolakan di tiap daerah. Setelah Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi, penolakan kali ini muncul dari manajemen RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu).

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Syamrabu Bangkalan dr Nunuk Kristiani mengutarakan, rujukan berjenjang sangat berdampak terhadap rumah sakit daerah. Pasien peserta BPJS turun drastis hingga 50 persen. Bahkan, terjadi di semua poli pengobatan atau perawatan.

”Biasanya tiap hari itu kunjungan pasien dari peserta BPJS mencapai 400 hingga 500 orang. Tapi, sekarang hanya 200 pasien,” ungkap dia kepada Radarmadura.id, (10/10).

Menurut Nunuk, kondisi tersebut tentu juga berdampak terhadap pendapatan RSUD. Sebab, pasien tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan RSUD Syamrabu lantaran terhalang penerapan rujukan berjenjang tersebut. ”Pokoknya mengalami penurunan drastis sejak rumah sakit menerapkan rujukan berjenjang,” katanya.

Dia menyatakan, poli yang ada di RSUD Syamrabu bisa dibilang sepi atau menurun. Misalnya poli anak, saraf, gigi, THT, mata, kulit, dan poli lainnya. Semua poli turun 50 persen.

Nunuk mencontohkan, terkadang ada keluarga salah satu pegawai biasa berobat di RSUD Syamrabu. Namun karena ada sistem rujukan berjenjang, otomatis tidak bisa. Padahal, yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas kesehatan dari RSUD Syamrabu. ”Itu persoalannya. Akhirnya rumah sakit daerah bisa tidak laku,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap tidak ada pembatas untuk pasien yang ingin berobat. Pemilihan tempat berobat dipasrahkan penuh kepada pasien. Apakah rumah sakit tipe D, C atau B. Itu menjadi pilihan pasien sendiri. ”Mau rumah sakit tipe apa, dibuka saja. Sekarang biar masyarakat yang menentukan pilihannya untuk berobat,” ucapnya.

Sebab, pasein berobat itu bergantung pada fasilitas kesehatan (faskes) dan kenyamanan. Juga soal alat transportasi yang mudah dijangkau. ”Makanya, kami ingin masyarakat yang memilih sendiri,” harapnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir mengaku sudah mengagendakan untuk memanggil semua pihak. Di antaranya, BPJS Kesehatan Bangkalan, dinkes, dan RSUD Syamrabu. Sebab, sejak diterapkan rujukan berjenjang, rumah sakit daerah itu mengalami kerugian besar.

”Selain mempersulit warga dari peserta BPJS, juga berdampak pada pendapatan rumah sakit daerah,” terangnya. Karena itu, perubahan aturan ini perlu disikapi bersama. Jika dibiarkan akan banyak pihak yang dirugikan. ”Kami sepakat memang harus dicabut. Atau berlakukan di kota-kota besar saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pejabat Pengganti Kepala BPJS Kesehatan Bangkalan Gandung Sujatmiko mengklaim jika rujukan berjenjang itu tidak mempersulit peserta. Justru sangat mempermudah untuk mendapatkan faskes. Sebab, peserta bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan medis dan jarak pasien.

(mr/daf/luq/fat/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia