Senin, 23 Sep 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Jalani Tahanan, Sekdes Prenduan Terancam Dipecat

Jadi Tersangka Dugaan Pungli Prona

27 September 2018, 13: 59: 05 WIB | editor : Abdul Basri

TEGAS: Kepala DPMD Sumenep Ahmad Masuni.

TEGAS: Kepala DPMD Sumenep Ahmad Masuni. (IMAM S. ARIZAL/radarmadura.id)

Share this      

SUMENEP – Penanganan kasus dugaan korupsi dengan modus pungutan liar (pungli) yang melibatkan Sekretaris Desa (Sekdes) Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep berinisial MS terus berlanjut. Bahkan kasus tersebut menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Ahmad Masuni.

Masuni angkat bicara atas kasus dugaan pungli proyek operasi nasional agraria (Prona) 2016 dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) 2017 di Desa Prenduan itu. Masuni menegaskan akan memberhentikan secara tidak terhormat MS.

Sebab, sesuai surat edaran kementerian, seluruh aparatur sipil negara wajib diberhentikan manakala terlibat kasus korupsi. ”Kalau tindak pidana korupsi ini, kalau sudah terbukti, langsung diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Masuni kepada radarmadura.id.

Aturan pemberhentian tidak hormat itu berlaku bagi seluruh perangkat desa. Mulai dari kepala desa (Kades) hingga perangkatnya di bawah. Tidak peduli berapa besar kejahatan korupsi yang dilakukan. Yang jelas, menurut Masuni, jika terbukti pasti diberhentikan dengan tidak hormat. ”Aturannya langsung diberhentikan secara tidak terhormat,” tegas dia.

Masuni mengaku sudah melakukan pembinaan terhadap semua Kades agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Berbagai pertemuan digelar, baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan datang langsung ke balai desa untuk memberikan pembinaan. Termasuk ketika perangkat desa menyetorkan dokumen APBDes ke DPMD. Masuni mengaku selalu mewanti-wanti agar perangkat desa menjauhi korupsi.

Hanya, terkait kasus prona dan PTSL, Masuni tidak bisa terlalu ikut campur. Meskipun, untuk memberikan pembinaan. Sebab, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak pernah melibatkan DPMD. BPN langsung berkoordinasi dengan pihak desa. ”Andaikan DPMD dilibatkan, saya akan menekan agar pihak desa tidak melakukan pungli,” tambahnya.

Untuk diingat, Sekdes Prenduan MS sudah ditahan oleh Kejari Sumenep sejak Senin (24/9). Penahanan tersebut dilakukan karena kejari sudah mengantongi dua alat bukti terkait peran MS dalam dugaan korupsi Prona 2016 dan PTSL 2017 di Prenduan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sumenep Herpin Hadat menyebut bahwa kemungkinan masih ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Sudah ada 24 saksi yang dimintai keterangan dalam tahap penyidikan umum. Kepala Desa Prenduan juga pernah dimintai keterangan. Tetapi, saat ditanya apakah Kades Prenduan akan menjadi tersangka? Herpin tidak menjawab secara pasti. ”Sementara yang memenuhi dua alat bukti baru MS,” katanya.

(mr/mam/hud/fat/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia