Kamis, 18 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Sampang

Lantaran Aturan Persyaratan Usia, Ratusan Honorer K-2 Mogok Kerja

Rabu, 26 Sep 2018 11:40 | editor : Abdul Basri

SAMPAIKAN ASPIRASI: Honorer K-2 di Sampang menyampaikan kekecewaannya kepada Pj Bupati Jonathan Jodianto di ruang aula besar pemkab.

SAMPAIKAN ASPIRASI: Honorer K-2 di Sampang menyampaikan kekecewaannya kepada Pj Bupati Jonathan Jodianto di ruang aula besar pemkab. (DARUL HAKIM/radarmadura.id)

SAMPANG – Ratusan honorer kategori dua (K-2) di Kecamatan Banyuates, Sampang, mogok kerja, Selasa (25/9). Mereka protes dengan adanya peraturan pemerintah yang menyebut usia diatas 35 tahun tidak bisa mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sementara mereka rata-rata diatas aturan yang diberlakukan.

Dampak mogok kerja berakibat pada terganggunya kegiatan belajar mengajar (KBM). Sebab sebagian besar honorer K-2 mogok kerja adalah guru. Sedikitnya berjumlah 120 orang yang ikut melakukan aksi mogok kerja. Mereka sengaja melakukan protes dengan kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan honorer K-2.

M. Sucipto Riyadi mengatakan, mogok kerja dilakukan karena honorer K-2 kecewa dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi (Men PAN-RB) 36–37/2014. Peraturan itu tidak membolehkan warga berusia 35 tahun lebih ikut tes seleksi CPNS. ”Karena peraturan itu, banyak honorer K-2 tidak bisa mendaftar CPNS,” katanya Selasa (25/9).

Pria yang mengajar sejak 15 tahun itu menambahkan, pemerintah seharusnya memperhatikan nasib honorer K-2. ”Sudah jelas kami dianaktirikan. Padahal, banyak yang sudah mengajar selama belasan tahun,” tegas guru SDN Olor 2, Kecamatan Banyuates, tersebut.

Sucipto berharap pemerintah daerah menolong agar peraturan tersebut diubah. Agar guru yang berstatus honorer K-2 bisa mengikuti pendaftaran CPNS yang ditunggu-tunggu selama belasan tahun. ”Mogok kerja belum dipastikan sampai kapan. Kami masih bermusyawarah dengan teman yang lain,” tandasnya.

Sementara itu, sebagian guru honorer K-2 di Kecamatan Sampang melakukan audiensi dengan Pj Bupati Jonathan Judianto. Belasan guru non-PNS tersebut mengaku bingung menyikapi rekrutmen CPNS tahun ini.

”Kami meminta bupati membantu honorer K-2. Pemerintah pusat harus bijaksana dan memikirkan nasib honorer K-2,” kata Wahyu, koordinator honorer K-2 yang beraudiensi dengan Pj bupati.

Jika tuntutannya tidak terpenuhi, pihaknya mengancam akan melakukan langkah tegas yang nantinya berdampak terhadap roda pemerintahan dan pendidikan di Sampang. Sementara ini, honorer K-2 diam bukan berarti tidak ingin menjadi PNS. Tapi, supaya pemerintah sadar bahwa peraturan yang tidak berpihak kepada honorer K-2 usia 35 tahun ke atas diupayakan ada perubahan. ”Lihat saja apa yang akan dilakukan teman-teman nanti,” ujarnya.

Wahyu menambahkan, pemerintah harus memberikan jalan terbaik. Ada beberapa honorer yang meninggal sebelum menjadi PNS. Juga ada sebagian honorer K-2 jika nanti diangkat menjadi PNS lebih kurang dua tahun kemudian pensiun. ”Kami meminta nasib kami diperhatikan,” harapnya.

Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto mengatakan, setelah menemui belasan honorer K-2 yang beraudiensi, pihaknya mengirim surat usulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Diharapkan, usulan itu diterima oleh pemerintah pusat. ”Semoga BKN dibuka pintu hatinya. Kami berusaha menampung aspirasi teman-teman honorer,” ucapnya.

(mr/rul/hud/fat/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia