Selasa, 11 Dec 2018
radarmadura
icon-featured
Pamekasan

Tenaga Kontrak Segel 46 Sekolah

21 September 2018, 15: 56: 04 WIB | editor : Abdul Basri

PULANG LEBIH AWAL: Siswa SDN Plakpak III, Kecamatan Pegantenan, dipulangkan lantaran ruang kelasnya disegel pemilik lahan.

PULANG LEBIH AWAL: Siswa SDN Plakpak III, Kecamatan Pegantenan, dipulangkan lantaran ruang kelasnya disegel pemilik lahan. (PRENGKI WIRANANDA/radarmadura.id)

KESABARAN tenaga kontrak menunggu janji pemerintah untuk diangkat menjadi CPNS habis. Sebanyak 46 sekolah di Pamekasan disegel Kamis (20/9). Penyegelan itu lantaran pemerintah dinilai tidak ada iktikad baik untuk memenuhi janji.

Jawa Pos Radar Madura (JPRM) mendatangi sejumlah sekolah yang disegel. Salah satu di antaranya SDN Plakpak III, Kecamatan Pegantenan. Seluruh ruangan di sekolah ini disegel menggunakan bambu.

Kemudian, tiap ruangan diberi tulisan penyegelan. Akibatnya, siswa dan guru tidak bisa masuk kelas. Kegiatan belajar mengajar (KBM) lumpuh. Sekitar pukul 08.30, seluruh siswa dipulangkan.

Guru masih berada di lingkungan sekolah. Mereka tidak langsung pulang seperti siswa. Sementara kepala sekolah tidak di tempat. Informasi dari salah satu guru, pimpinan sekolah tersebut rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan terkait penyegelan itu.

JPRM melanjutkan pemantauan di SDN Plakpak 6, Kecamatan Pegantenan. Sekolah ini juga disegel. Lalu, koran ini bergeser ke SDN Batu Kalangan I, Kecamatan Proppo yang juga disegel. Guru dan siswa tidak bisa masuk lantaran pintu gerbang juga digembok.

Ketua Forum Tenaga Kontrak Penghibah Tanah (FTK-PT) Ach. Zainullah mengatakan, penyegelan itu buntut kejengkelan penghibah tanah atas janji pemerintah. Mereka diimingi menjadi pengawai negeri sipil (PNS).

Tetapi, sampai sekarang janji itu tidak kunjung ditepati. Bahkan, tidak ada iktikad baik bagi pemerintah memenuhi janji itu. Terbukti, rekrutmen CPNS 2018 tidak ada formasi untuk tenaga teknis di lingkungan Disdik Pamekasan.

Sementara penghibah tanah itu rata-rata tenaga teknis. Di antaranya, pesuruh, petugas kebun, dan penjaga sekolah. Padahal, janji itu sudah puluhan tahun lalu. ”Saya sendiri tidak menghendaki adanya penyegelan, tapi ini bentuk kejengkelan tenaga kontrak,” katanya.

Zainullah menyampaikan, segel sekolah bakal dibuka jika ada kejelasan nasib tenaga kontrak. Dia berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan sebagai solusi terbaik bagi semua pihak.

Bagi Zainullah, penyegelan adalah langkah terakhir memberi peringatan kepada pemerintah agar tenaga kontrak penghibah tanah itu diprioritaskan. Sebab, upaya persuasif selama ini tidak pernah didengarkan.

Bahkan, setalah dicek ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), data penghibah tanah itu tidak ada. Jika memang kompensasi tanah itu adalah jabatan PNS, data itu seharusnya ada di pemerintah pusat.

Kepala Disdik Pamekasan Moch. Tarsun sangat menyayangkan penyegelan itu. Sebab, anak didik menjadi korban. Kegiatan belajar mengajar terganggu. Bahkan, siswa ada yang telantar.

Secara kedinasan, ada tim yang diterjunkan ke lapangan untuk berkoordinasi dengan pemilik tanah. Hasilnya, seluruh penghibah tanah siap membuka segel dan bertemu langsung dengan kepala dinas.

Pertemuan itu berkaitan dengan solusi yang akan dibicarakan bersama. Selama proses pencarian solusi, segel bisa dibuka kembali sehingga proses KBM berjalan optimal. ”Kami mohon dengan hormat, segel itu dibuka,” katanya.

Tarsun menyampaikan, mengenai pengangkatan menjadi CPNS, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak. Sebab, kebijakan itu murni kewenangan pemerintah pusat. Tetapi, pemerintah dengan pemilik tanah akan duduk bersama mencari jalan keluar yang terbaik.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia