Kamis, 18 Oct 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Proyek BPWS 8,1 Miliar Korbankan PKL

Hanya Peroleh Ganti Rugi Rp 150 Ribu

Jumat, 21 Sep 2018 07:00 | editor : Abdul Basri

BERANTAKAN: PKL membongkar lapaknya di KKJSM sisi barat, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kamis (20/9)

BERANTAKAN: PKL membongkar lapaknya di KKJSM sisi barat, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kamis (20/9) (VIVIN AGUSTIN HARTONO/radarmadura.id)

BANGKALAN – Pembangunan lanskap di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM) Sisi Madura dianggarkan Rp 8.160.000.000. Lelang proyek milik Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) itu diikuti 79 rekanan. Namun, akibat pembangunan itu banyak pedagang kaki lima yang harus digusur dari lokasi.

Tahapan lelang memasuki evaluasi penawaran. Penandatanganan kontrak pembangunan lanskap di lahan yang sempat ditempati PKL di Desa Pangpong, Kecamatan Labang itu akan dilakukan pada 27 September–10 Oktober 2018. Harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 8.126.579.000.

Meski belum diketahui pemenang lelang namun sterilisasi lokasi sudah dilakukan. Sedikitnya 52 stan milik PKL dibongkar. Sementara BPWS hanya memberikan uang Rp 150 ribu pada masing-masing PKL. Itupun diperuntukkan ongkos menghadiri rapat sosialisasi dengan BPWS.

Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan mengatakan, telah menggandeng pemerintah Desa Pangpong untuk mengumpulkan PKL. Tujuannya, melakukan sosialisasi terkait lahan terdampak proyek pembangunan lanskap yang harus bebas dari PKL.

Menurut Pandit, waktu melakukan sosialisasi, PKL sepakat untuk membongkar lapaknya dan memindahkan ke lokasi lainnya. Pedagang menyadari lahan tersebut milik pemerintah. ”Alhamdulillah mereka menyadari dan mau pindah dengan sendirinya,” ujarnya.

Pandit menegaskan, tidak ada ganti rugi kepada PKL yang diharuskan pindah. Sebab, lahan tersebut milik pemerintah. BPWS hanya memberikan uang ongkos kepada PKL yang hadir rapat sosialiasi.

Dia enggan menyebutkan nominal setiap PKL mendapat honor berapa waktu hadir rapat sosialisasi. ”Langsung konfirmasi ke kepala desanya saja. Karena kami minta bantuan kepala desa untuk mengumpulkan PKL untuk melakukan sosialisasi,” sarannya.

Pria berkacamata itu membenarkan, proyek pembangunan lanskap masih proses lelang. Dia meminta PKL sebelum Selasa (25/9) sudah membongkar lapaknya dan dipindah ke lokasi lainnya. Dengan demikian, setelah teken kontrak, rekanan langsung kroscek lokasi, melakukan pengukuran, dan memulai pengerjaan.

Sementara itu, Kepala Desa Pangpong Ansori mengaku, Rp 150 ribu yang diberikan kepada masing-masing PKL bukanlah uang ganti rugi. BPWS memberikan uang itu sebagai ongkos pedagang atau PKL yang telah menghadiri sosialisasi di rumahnya.

”Tidak ada ganti rugi. Uang Rp 150 ribu sebagai ongkos PKL yang menghadiri sosialisasi saja,” tegasnya. 

(mr/bam/fat/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia