Rabu, 14 Nov 2018
radarmadura
 
icon-featured
Politik Pemerintahan

Aneh, Orang Mati Masuk Daftar Pemilih

NIK Komisioner KPU Juga Tak Valid

Sabtu, 15 Sep 2018 07:25 | editor : Abdul Basri

BELEJETI DATA: Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi (tengah) didampingi Divisi Pengawasan dan Hubungan Lembaga Khotim Ubaidillah (kiri) dan Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah usai penetapan DPT hasil perbaikan.

BELEJETI DATA: Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi (tengah) didampingi Divisi Pengawasan dan Hubungan Lembaga Khotim Ubaidillah (kiri) dan Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah usai penetapan DPT hasil perbaikan. (PRENGKI WIRANANDA/radarmadura.id)

PAMEKASAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang telah menyelesaikan masalah data pemilih ganda. Bahkan, daftar pemilih tetap (DPT) hasil perbaikan telah ditetapkan melalui rapat pleno. Namun, masih ditemukan data pemilih yang tidak valid. Bahkan, orang yang sudah meninggal tercatat di daftar pemilih.

Sebelumnya, KPU Pamekasan telah menetapkan DPT pada Agustus lalu sebanyak 691.542. Terdiri dari 334.332 laki-laki dan 357.210 perempuan. Kemudian setelah dilakukan pencermatan terhadap potensi data ganda berkurang 662 hingga menjadi 690.880.

Angka terakhir itulah yang ditetapkan sebagi DPT perbaikan. Terdiri dari 334.058 laki-laki dan 356.822 perempuan. Namun, data tersebut ternyata juga bermasalah. Bawaslu menemulan ribuan data tidak valid.

Anggota Bawaslu Pamekasan Divisi Pengawasan dan Hubungan Lembaga Khotim Ubaidillah mengatakan, berdasarkan hasil pencermatan terhadap DPT ada beberapa temuan. Di antaranya, tujuh ribu data tidak valid. Seperti nomor induk kependudukan (NIK) sama tetapi nama berbeda. Nomor KK invalid juga ditemukan.

Ubaid menyampaikan, data kependudukan invalid itu harus segera diverifikasi dan divalidasi oleh KPU. Verifikasi itu bisa dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Dispendukcapil Pamekasan. Sebab, data kependudukan itu dikeluarkan dispendukcapil. Sebelum 17 April 2019, semua data harus rapi dan sesuai dengan data kependudukan.

Pria berkumis itu menyampaikan, DPT perbaikan 690.880 orang itu sangat mungkin berubah. Bahkan, kemungkinan ditemukan DPT ganda juga masih bisa terjadi. Sebab, waktu verifikasi setelah terbit edaran Bawaslu RI sangat terbatas. Tidak menutup kemungkinan ada data yang terlewat.

Dengan demikian, pengawas akan terus melakukan pengecekan terhadap data pemilih itu. Temuan di lapangan bakal disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. ”Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari data invalid itu. Tinggal dirapikan saja,” katanya.

Komisioner KPU Pamekasan Divisi Perencanaan dan Data Muhammad Subhan mengatakan, data invalid itu segera dikoordinasikan dengan dispenducapil agar segera dirapikan sehingga dapat terbaca di Sistem Data Pemilih (Sidalih). Dia tidak menampik adanya data invalid. Bahkan, NIK komisioner murah senyum itu juga invalid karena sama persis dengan milik pamannya.

Bawaslu Sampang juga menemukan 5.130 pemilih dari total 825.125 DPT tidak valid. Ribuan nama pemilih itu memiliki NIK ganda dan sudah meninggal dunia. Namun masih terdaftar dalam DPT. Karena itu, bawaslu merekomendasikan KPU untuk segera memperbaiki.

Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Sampang Suharyanto mengatakan, proses pencermatan DPT 2019 perlu dilakukan untuk memastikan tingkat kevalidan dan akurasi data pemilih. Namun, dalam proses tersebut masih ditemukan sejumlah nama pemilih yang tidak valid. Sebab, nama pemilih yang tercantum di DPT memiliki NIK ganda dan sebagian sudah meninggal.

”Kami akan terus lakukan upaya pencermatan kepada DPT. Sehingga DPT pemilu 2019 mendatang valid dan akurat,”  tegasnya.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif berjanji akan melakukan validasi terkait sejumlah nama pemilih yang terdaftar di DPT dengan memiliki NIK ganda dan meninggal dunia. Pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dan klarifasi kepada yang bersangkutan.

”Saat ini kami belum bisa menjelaskan kenapa ada NIK ganda dan orang meninggal dalam DPT. Kami harus lakukan kroscek langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran atas temuan ini,” jelasnya.

KPU Bangkalan juga menemukan lebih dari 300 warga meninggal dunia masuk dalam DPT. Data tersebut sudah dicoret. Kepala Dispendukcapil Bangkalan Rudiyanto mengatakan, banyak peristiwa kematian yang tidak dilaporkan. Dengan begitu, mereka masih tercatat di dokumen kependudukan. 

Agar warga yang sudah meninggal dunia tidak masuk DPT, semua pihak harus membantu. Tidak hanya jajaran KPU saja yang melakukan kroscek ke bawah. Ketua RT, lurah, dan kepala desa juga ikut aktif. Ketika ada warganya yang meninggal dunia untuk membantu mengurus akta kematian.

”Karena kami tidak bisa menghapus kalau tidak ada laporan dari masyarakat mengurus akta kematian,” terangnya.

Jumlah pengurusan akta kematian dengan akta kelahiran  jomblang. Pengurusan akta kelahiran antara 100–300 pemohon. Sementara, pemohon akta kematian hanya 15. ”Banyak yang belum sadar. Semoga ke depan banyak yang mengurus,” ucapnya.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfat mengatakan, apabila masih ada pemilih yang meninggal dunia setelah perbaikan DPT, akan ditandai ketika pemungutan suara berlangsung. Sebab, data tersebut tidak memenuhi syarat (TMS). ”Nanti kami tandai,” ucapnya.

(mr/pen/rul/daf/luq/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia