Sabtu, 22 Sep 2018
radarmadura
icon featured
Sampang

Belum Jalankan Program Kartu Identitas Anak

Sabtu, 15 Sep 2018 05:41 | editor : Abdul Basri

DUNIA BERMAIN: Dua bocah memanfaatkan fasilitas Taman Kota di Jalan Jamaluddin, Kota Sampang.

DUNIA BERMAIN: Dua bocah memanfaatkan fasilitas Taman Kota di Jalan Jamaluddin, Kota Sampang. (ZAINAL ABIDIN/radarmadura.id)

SAMPANG – Pemerintah pusat sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) atau KTP anak. Namun, hingga saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sampang belum bisa menjalankan program tersebut.

Kepala Dispendukcapil Sampang Ali Wafa mengatakan, sejatinya pengurusan atau pembuatan kartu tersebut sudah bisa dimulai seiring dengan keluarnya Permendagri 2/2016 yang mewajibkan semua anak memiliki identitas diri. ”Mulai tahun 2016 seluruh anak wajib memiliki KTP dalam bentuk kartu identitas anak,” katanya Jumat (14/9).

”Tapi, sampai saat ini kami belum bisa melayani pembuatan kartu tersebut. Karena sarana prasarana yang dibutuhkan belum ada,” sambungnya.

Dia menjelaskan, kartu itu akan menjadi identitas resmi anak. Pemerintah menerbitkan KIA untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik. KIA juga merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara.

Kartu tersebut diharapkan bisa memudahkan anak dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. Selama ini, pengurusan administrasi kependudukan anak masih kurang efisien. Misalnya, untuk mengurus layanan administrasi publik, anak masih diminta membawa akta kelahiran bagi yang belum sekolah atau jika anak tersebut sudah sekolah harus membawa kartu pelajar.

KIA memiliki fungsi yang relatif sama dengan KTP. Yaitu, menjadi tanda pengenal, mendaftar sekolah, pelayanan kesehatan, membuka rekening tabungan selama ini masih menggunakan akta kelahiran, dan yang paling penting bermanfaat untuk mencegah terjadinya perdagangan anak.

KIA juga bertujuan memudahkan pendataan penduduk yang belum masuk usia 17 tahun. Kartu tersebut berlaku mulai anak itu lahir sampai memiliki e-KTP. Dengan begitu, pemerintah akan lebih mudah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk anak-anak secara mandiri.

”Kalau sudah memiliki kartu itu, anak bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan publik. Misalnya, pelayanan kesehatan, pengurangan harga peralatan sekolah, dan karcis di tempat wisata,” paparnya.

Terdapat dua jenis KIA yang akan diterbitkan oleh dispendukcapil. Yaitu, untuk anak usia 0–5 tahun, dan usia 5–16 tahun. Beberapa informasi yang tertera dalam kartu tersebut sama. Misalnya, nomor induk kependudukan (NIK), nama orang tua, alamat, dan foto.

”Perbedaaannya, kalau KIA usia 0–5 tahun tanpa foto. Sedangkan anak yang berusia 5–16 tahun menggunakan foto,” terang Ali Wafa.

”Kemungkinan program pembuatan kartu tersebut baru bisa dilakukan pada 2019. Saat ini kami masih fokus untuk pengadaan sarana prasarana dan SDM yang dibutuhkan,” tandasnya. 

(mr/nal/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia