Rabu, 14 Nov 2018
radarmadura
 
icon featured
Sampang

Pertanyakan Anggaran Operasi Laut Rp 300 Juta

Rabu, 12 Sep 2018 13:17 | editor : Abdul Basri

KERJA KERAS: Warga menyunggi hasil tangkapan ikan nelayan di pantai Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Sampang, kemarin.

KERJA KERAS: Warga menyunggi hasil tangkapan ikan nelayan di pantai Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Sampang, kemarin. (ZAINAL ABIDIN/radarmadura.id)

SAMPANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang rutin melakukan operasi laut. Sasarannya, kapal dan perahu nelayan yang tidak mengantongi izin atau surat kelengkapan berlayar seperti pas kecil dan pas besar.

Meski dalam operasi tersebut ditemukan pelanggaran dilakukan nelayan, tidak ada yang disanksi. Nelayan hanya mendapatkan teguran dan imbauan agar mengurus surat-surat kelengkapan kapal atau perahu.

Kegiatan operasi laut tidak merata, melainkan hanya fokus di wilayah pantai selatan. Padahal dengan anggaran Rp 300 juta, seharusnya operasi laut merata di seluruh wilayah perairan Sampang. Apalagi, hampir 70 persen nelayan merupakan warga wilayah pantura.

Anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsudin mengatakan, kinerja dishub dalam merealisasikan program operasi laut belum maksimal. Pengawasan terhadap kelengkapan dokumen kapal nelayan atau izin berlayar tidak berjalan sesuai harapan.

”Minimnya nelayan mengurus izin kapal dan berlayar disebabkan dishub lemah melakukan pengawasan. Harus ada upaya yang serius agar nelayan bisa patuh aturan. Misalnya, aktif melakukan sosialisasi dan operasi laut di semua wilayah,” katanya.

Data dishub menyebutkan, setiap tahun nelayan yang mengurus izin kapal hanya sekitar 200 orang, baik izin pas kecil maupun pas besar. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan jumlah  nelayan di Kota Bahari yang mencapai 15.597 orang. Apalagi, peraturan izin kapal sudah ada dalam perda. ”Sosialisasi dan pemahaman kepada nelayan terkait dengan pentingnya memiliki izin kapal harus maksimal dan mencakup semua wilayah,” sarannya.

Politikus Hanura itu yakin jika sosialisasi kepada nelayan maksimal, kesadaran mengurus izin akan meningkat. Selama ini nelayan bukan tidak patuh terhadap aturan. Akan tetapi, mereka belum paham aturan.

Sukses tidaknya program pengurusan izin kapal bergantung komitmen dan upaya yang dilakukan dishub mendorong kesadaran nelayan untuk mematuhi peraturan. Apabila pemohon izin kapal meningkat, akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dishub.

Nelayan juga akan lebih aman dan nyaman saat melaut atau berlayar. ”Kalau operasi laut hanya dilakukan di wilayah utara, lalu dana ratusan juta itu digunakan untuk apa,” ujarnya dengan nada tanya.

Kabid Perhubungan Laut Dishub Sampang Moh. Chotibul Umam mengatakan, sebagian besar nelayan di Kota Bahari belum memiliki izin yang lengkap. Jika dipersentasekan, jumlah nelayan yang sudah memiliki dokumen kapal tidak lebih 20 persen.

”Kami akan terus berupaya memberikan kesadaran kepada nelayan. Sebab ini demi kebaikan nelayan sendiri,” katanya Selasa (11/9).

Dia mengaku, dishub sudah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi nelayan mengurus izin kapal. Di antaranya, mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada nelayan di kecamatan, kelompok nelayan, dan iklan di radio.

”Dua bulan sekali kami menggelar operasi laut di semua wilayah. Dalam operasi itu tidak langsung memberikan sanksi kepada nelayan yang melanggar. Nelayan hanya diberi teguran  dan imbauan agar secepatnya mengurus izin kapal,” jelasnya.

(mr/nal/hud/bas/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia