Sabtu, 22 Sep 2018
radarmadura
icon featured
Bangkalan

Satu Pendamping Tangani 500 KPM

Ketersediaan SDM PKH Tidak Ideal

Selasa, 11 Sep 2018 08:00 | editor : Abdul Basri

Satu Pendamping Tangani 500 KPM

BANGKALAN – Jumlah pendamping program keluarga harapan (PKH) di Bangkalan jauh dari ideal. Ada 217 pendamping PKH di Bangkalan. Tiga di antaranya mengundurkan diri sehingga tersisa 214 pendamping yang bertugas di lapangan. Sementara keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mencapai 72 ribu lebih (lihat grafis).

Koordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping PKH Bangkalan Heru Wahjudi menerangkan, selain kekurangan sumber daya manusia (SDM), beberapa pendamping mengundurkan diri. Tahun ini tercatat tiga pendamping PKH yang berhenti dari pekerjaan sosial ini.

”Termasuk yang menjadi bakal calon legislatif (bacaleg). Satu orang sudah mengundurkan diri,” terangnya Senin (10/9).

Ada dua pendamping PKH yang terindikasi mencalonkan diri jadi anggota DPRD. Namun, hanya satu orang yang mengundurkan diri. Sementara satu orang lainnya tetap memilih menjadi pendamping PKH. ”Satunya mundur sebagai bacaleg dan memilih menjadi pendamping PKH. Memang harus begitu,” ucapnya.

Pendamping PKH memang tidak diperkenankan mencalonkan diri dalam kontestasi politik. Jika mencalonkan, harus mengundurkan diri sebagai pendamping. Untuk dua pendamping lainnya mengundurkan diri dikarenakan memilih pekerjaan lain. Akibatnya, jumlah pendamping PKH semakin berkurang. ”Jumlah pendamping memang belum ideal,” ucap Heru.

Meski secara jumlah tidak ideal, pendamping PKH masih bekerja sesuai fungsinya. Di beberapa wilayah kerja, lanjutnya, satu pendamping ada yang mendampingi sekitar 400 hingga 500 KPM. Padahal idealnya satu pendamping menangani 250 KPM.

KPM PKH sebanyak 72.897 di Bangkalan. Rinciannya, PKH reguler 72.443 KPM, PKH disabilitas 180 KPM, dan PKH lansia 274 KPM. ”Ada juga pendamping yang menangani antara 250 hingga 300 KPM karena menyesuaikan dengan wilayah,” ucap pria berkacamata itu.

Pihaknya tetap melakukan verifikasi para pendamping penyaluran bantuan sosial (bansos). Itu agar kemungkinan double job atau indikasi lain yang menyalahi ketentuan sebagai pendamping PKH bisa segera diproses.

Jika ditemukan pendamping menyalahi ketentuan, diminta untuk memilih. ”Menjadi pendamping PKH atau mengundurkan diri. Pendamping yang tidak bisa bekerja profesional akan kami laporkan ke kementerian untuk diproses,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir mengatakan, tidak idealnya jumlah pendamping PKH akan berpengaruh pada kinerja. Dia meminta semua pendamping tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya meski KPM yang ditangani melampaui batas normal.

Politikus Partai Demokrat itu meminta petugas pendamping memberikan pelayanan merata pada KPM. Verifikasi data penerima harus maksimal. Jangan sampai KPM yang sudah tergolong mampu masih kecipratan bansos PKH. ”Tidak boleh asal-asalan karena ini tanggung jawab,” tandasnya.

(mr/bad/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia