Sabtu, 22 Sep 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Empat Bacaleg Mengundurkan Diri

Sebagai Pendamping PKH dan Pendamping Desa

Senin, 10 Sep 2018 14:47 | editor : Abdul Basri

Empat Bacaleg Mengundurkan Diri

BANGKALAN – Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang bekerja dengan gaji dari keuangan negara terendus oleh KPU Bangkalan. Bahkan dari delapan bacaleg yang terendus dan masuk daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD itu, empat di antaranya sudah mengajukan pernyataan surat persetujuan pengunduran diri ke KPU.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar mengutarakan, delapan bacaleg yang berkerja dengan gaji dari keuangan negara ada yang menjadi pendamping desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Empat bacaleg sudah mengajukan pernyataan pengunduran diri sebagai pendamping. Yaitu, Muhammad Hotib, Acek Kusuma, Suhul Anam, dan Anton Bastoni.

Sementara bacaleg yang belum mengajukan surat mudur sebagai pendamping yakni Mat Soleh, Mardi, Choirul Rohman, dan Sahril (selengkapnya lihat grafis). ”Jadi, masih ada empat bacaleg yang belum menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pendamping,” sebut Fauzan.

Dia melanjutkan, empat bacaleg yang sudah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri bukan berarti dinyatakan resmi berhenti sebagai pendamping. KPU masih menunggu SK pemberhentian bacaleg sebagai pendamping. ”Yang kami terima hanya surat pernyataan pengunduran diri. SK pemberhentian katanya masih proses,” terangnya.

Sebelum masuk daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Bangkalan, KPU terus melacak nama-nama bacaleg yang dicurigai bekerja dengan gaji dari keuangan negara. KPU ingin memastikan, setelah DCT dikeluarkan, tidak ada bacaleg yang dobel pekerjaan. ”Akan kami tuntaskan semua. Makanya, terus kami lacak. Mohon informasi dari masyarakat,” ucap Fauzan.

Bacaleg yang bekerja dengan honor dari keuangan negara tidak akan diloloskan masuk DCT yang akan diumumkan pada 20 September nanti. ”Sekarang ini banyak bacaleg yang merasa menerima honor dari keuangan negara mengundurkan diri,” tuturnya. ”Seperti di Kecamatan Geger, ada salah satu BPD yang mengeluarkan SK pemberhentian. Memang harus memilih, termasuk perangkat desa,” pungkas dia.

(mr/daf/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia