Sabtu, 22 Sep 2018
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Hampir Separo Legislator Tak Hadiri Paripurna

Sabtu, 08 Sep 2018 10:02 | editor : Abdul Basri

MELOMPONG: Banyak kursi kosong saat sidang paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumenep tentang raperda perubahan APBD 2018.

MELOMPONG: Banyak kursi kosong saat sidang paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumenep tentang raperda perubahan APBD 2018. (IMAM S. ARIZAL/radarmadura.id)

SUMENEP – Rakyat patut kecewa melihat kedisiplinan anggota DPRD Sumenep. Pasalnya, pada sidang paripurna jawaban bupati atas pandangan fraksi-fraksi tentang raperda perubahan APBD 2018 tidak dihadiri oleh seluruh wakil rakyat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki, 19 legislator tidak hadir Jumat (7/9). Sebelum sidang paripurna digelar, Mulki membacakan daftar hadir rapat. Dari 50 wakil rakyat, yang hadir hanya 31 orang.

Sedang sisanya tidak masuk dengan keterangan berbeda-beda. Tetapi mayoritas yang tidak hadir tidak memberikan keterangan. Meski demikian, menurut Mulki, rapat tetap bisa dilanjutkan.

Sebab menurutnya jumlah yang hadir sudah dinyatakan kuorum. Sesuai aturan, minimal paripurna DPRD harus dihadiri 26 anggota alias separo lebih satu dari total 50 wakil rakyat. ”Sudah kuorum dan sidang bisa dilaksanakan,” kata Mulki.

Banyaknya wakil rakyat yang tidak hadir dalam sidang jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi ini pun disayangkan Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma. Ketidakhadiran mereka menjadi bukti bahwa kurangnya kesadaran personal wakil rakyat.

Padahal sebagai wakil rakyat, mereka sudah tahu akan tanggung jawabnya masing-masing. ”Pengabdian dan perjuangan itu kan tergantung hatinya. Tidak bisa dikontak siapa pun itu,” kata Herman.

Tidak hadir dalam sidang paripurna merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Sebab menurut politikus PKB itu, sidang paripurna merupakan forum tertinggi untuk pengambilan kebijakan. Secara etis, seharusnya semua wakil rakyat hadir dalam sidang tersebut.

”Ini kan memang suatu kewajiban paripurna sebagai kebijakan akhir dari pemerintah. Kecuali sakit yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Meski demikian, pihaknya tidak bisa memberi sanksi apa pun kepada anggota yang bolos. Sebab struktur DPRD tidak sama dengan eksekutif yang memiliki hirarki atas bawah. Di struktur pemerintahan eksekutif, jika ada yang bolos bisa ditegur dan diberi surat peringatan hingga tiga kali. Setelah itu diberi sanksi.

Seandainya regulasi itu berlaku di DPRD tentu akan mudah bagi pimpinan untuk memberi sanksi. ”Kalau struktur DPRD ini seperti pemerintah enak. Ditegur, disurati tiga kali. Lalu digeser ke Masalembu. Kan seperti itu,” jelasnya sembari tersenyum.

Pihaknya hanya bisa menanggapi bolosnya wakil rakyat dengan santai. Sebab yang terpenting sidang paripurna bisa digelar. Dengan catatan, syarat kuorum terpenuhi. ”Happy saja menanggapi masalah ini. Yang penting kuorum sudah sah,” tegasnya.

”Persoalan sanksi moral itu biar rakyat yang menilai. Saya tidak mau menilai politisi. Sebab politisi itu bendera merah, putih, kuning, biru, hijau tetap NKRI,” tukasnya.

(mr/mam/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia