Jumat, 21 Sep 2018
radarmadura
icon featured
Rekreasi

Pembangunan Wisata Hanya Rp 2 Miliar

Sabtu, 08 Sep 2018 09:57 | editor : Abdul Basri

INDAH: Muda-mudi menikmati kesejukan Pantai Cemara, Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, Pamekasan, kemarin.

INDAH: Muda-mudi menikmati kesejukan Pantai Cemara, Desa Batu Kerbuy, Kecamatan Pasean, Pamekasan, kemarin. (PRENGKI WIRANANDA/radarmadura.id)

PAMEKASAN – Pembangunan destinasi wisata tertatih-tatih. Porsi anggaran sangat minim. Akibatnya, pengembangan cenderung lamban. Pada tahun anggaran 2019, dana yang disiapkan hanya Rp 2 miliar.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pamekasan Achmad Sjaifuddin mengatakan, dana tersebut hanya untuk pengembangan destinasi yang sudah terbangun. Seperti Pantai Jumiang di Kecamatan Pademawu dan Talang Siring di Kecamatan Larangan.

Sebagian akan digunakan untuk pembangunan wisata mangrove di Desa Tambung, Kecamatan Galis. Sementara untuk garapan destinasi wisata lain belum terjadwalkan.

Achmad mengaku banyak potensi alam yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata. Namun, karena keterbatasan anggaran, pemerintah belum bisa menggarap potensi itu. Suntikan dana dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK) tidak ada. Modal dari investor juga belum ada. Pembangunan wisata murni mengandalkan dana pemerintah daerah. ”Anggaran kami terbatas,” katanya Jumat (7/9).

Pemerintah berupaya mengembangkan potensi alam menjadi destinasi wisata melalui kerja sama. Salah satunya, kerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes). Langkah awal seperti koordinasi dan sosialisasi dilakukan. Salah satu desa ada yang mengajukan permohonan kerja sama itu. Disparbud belum merealisasikan secara optimal karena belum ada payung hukum.

Dengan demikian, disparbud meminta pendampingan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan untuk mengkaji formulasi kerja sama itu. ”Takut inovasi yang kami lakukan salah di mata hukum,” katanya.

Kerja sama dengan BUMDes itu akan direalisasikan secara optimal jika kajian secara hukum sudah tuntas. Dengan demikian, pemerintah maupun desa tidak waswas. Achmad berharap, pembangunan wisata di Pamekasan semakin optimal dengan kerja sama yang dibangun. Banyak manfaat yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Salah satunya, peningkatan ekonomi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur menyampaikan, keterbatasan anggaran bukan alasan pembangunan mandek. Banyak jalan yang bisa dilakukan. Tergantung dari kreativitas organisasi perangkat daerah (OPD).

Pengembangan pariwisata juga menjadi program nasional. Jika Pamekasan mampu menunjukkan bahwa pengelolaan wisata layak jual, pemerintah pusat dan investor akan melirik. ”Harus berinovasi. Jangan stagnan,” tandasnya.

(mr/pen/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia