Sabtu, 22 Sep 2018
radarmadura
icon featured
Ekonomi Bisnis

Pendataan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Terhambat

Jumat, 07 Sep 2018 03:20 | editor : Abdul Basri

KEBUTUHAN: Aktivitas jual beli di salah satu los Pasar KLD Bangkalan.

KEBUTUHAN: Aktivitas jual beli di salah satu los Pasar KLD Bangkalan. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/radarmadura.id)

BANGKALAN – Salah satu tugas Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Bangkalan adalah merumuskan ketersediaan dan kerawanan pangan. Tetapi dalam realisasinya, pengumpulan data tentang pangan di Kota Salak masih banyak menemui kendala.

Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan DKP Bangkalan Teguh menyampaikan, lembaganya belum memiliki data terbaru kondisi ketersediaan pangan di Kota Salak. Sebab, materi data yang dibutuhkan untuk melakukan perumusan belum terkumpul. Baru beberapa data dari OPD saja yang masuk.

”Kami yang mengolah data. Mulai jumlah penduduk, kemudian hasil produksi petani atau peternak, cadangan pangan, dan data-data lainnya,” katanya Kamis (6/9).

Data-data tersebut diolah dengan rumus yang sudah ada. Setelah itu, bisa ditemukan kondisi ketersediaan pangan di Bangkalan. Dengan begitu, komoditas yang minus atau surplus bisa diketahui. Menurut dia, kendala utama perumusan ketersediaan pangan yakni soal data.

”Terkadang data dari OPD-OPD terkait terlambat menyampaikan pada kami. Jadinya tidak bisa segera dirumuskan,” ungkap Teguh.

Dia berharap, ke depan permohonan data dari lembaganya pada OPD-OPD terkait bisa diberikan sesuai waktu yang ditentukan. Dengan demikian, pihaknya bisa memberi kepastian perkembangan ketersediaan pangan minimal per semester. ”Tugas kami memang untuk mengolah data ketersediaan dan kerawanan pangan,” jelasnya.

Berdasarkan data terakhir pada 2017, pangan di Bangkalan lebih surplus. Di antaranya beras surplus 77.795 ton dan jagung 85.681 ton. Sementara kacang hijau minus 20.287 ton, daging minus 37.691 ton, susu minus 6.180 liter, gula pasir minus 11.982 ton, dan gula merah minus 395 ton.

”Ada beberapa komoditas yang minus karena Bangkalan tidak produksi, seperti gula merah,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur mengatakan, antar OPD harus saling bersinergi. Kendala pengumpulan data untuk perumusan ketersediaan pangan menunjukkan antar OPD tidak kompak.

Padahal data ketersediaan pangan sangat dibutuhkan sebagai acuan pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan tentang pangan. Untuk itu, dia meminta OPD-OPD terkait bisa aktif melaporkan data yang dibutuhkan.

”Kalau seperti itu namanya tidak sejalan. Tidak kompak. Antar OPD yang saling berhubungan semestinya saling bersinergi,” katanya. 

(mr/bad/onk/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia