Sabtu, 22 Sep 2018
radarmadura
icon featured
Kolom

Sistem Zonasi demi Keadilan dan Pemerataan

Oleh Ahmad Muhli Junaidi*

Senin, 16 Jul 2018 10:34 | editor : Abdul Basri

Sistem Zonasi demi Keadilan dan Pemerataan

MENDIKBUD menegaskan, diwujudkannya sistem zonasi PPDB 2018 ini untuk menghapus sekolah favorit karena harus sama.

Ide awal sistem zonasi telah diterapkan dengan terbatas pada tahun pembelajaran 2017. Dan tahun pembelajaran 2018 ini terus berlanjut. Sebagaimana diungkap Prof Dr H Muhajir Efendi untuk menihilkan sekolah favorit yang selama ini telanjur membentuk mindset para wali peserta didik. Bahwa, sekolah ini jaminan kesuksesan di masa akan datang.

Ide ini merupakan perwujudan dari sebagian nawacita Presiden Ir H Joko Widodo yang menekankan bahwa pendidikan berkualitas milik bersama anak bangsa. Oleh karena itu, anak bangsa harus diperlakukan sama pula agar kualitas hidup manusia Indonesia meningkat. Dengan demikian, Permendikbud 14/2018 ini lahir berlandaskan pada hal itu.

Dan ide ini sebenanya ingin mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan sosial, sebagaimana  jiwa Pancasila sila ke-5. Karena anak bangsa harus diperlakukan sama, atau harus mengecap pendidikan yang berkualitas berkeadilan, maka sistem zonasi perlu diterapkan. Sehingga pola pikir para orang tua tentang sekolah unggulan dengan sendirinya akan terkubur bersama kemunculan dan keberhasilan sistem zonasi ini.

Pemerataan Pendidikan di Daerah

Sistem ini hanya terjadi di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berstatus negeri. Jadi, praktisi pendidikan yang berada di luar kementerian tersebut atau sekolah swasta jangan ikut kebakaran jenggot. Sebab, andai Permendikbud di atas berlaku kepada kementerian yang menyelenggarakan pendidikan, misalkan Kementerian Agama, maka  Kemendikbud akan berpikir seribu kali. Bahkan beribu-ribu kali terkait eksistensi pondok pesantren di seluruh nusantara ini. Tenang saja, ini tak mungkin menyasar lembaga pendidikan MTs atau MA. Lebih-lebih madrasah di bawah naungan pondok pesantren.

Walaupun demikian, penulis memandang bahwa praktisi pendidikan di bawah Kemendikbud-pun banyak yang tidak sepakat atas terbitnya aturan ini. Lebih-lebih yang terkadung lena pada kursi nyaman selama ini. Lebih-lebih mereka yang berada di sekolah tercap sebagai unggulan, yang tanpa susah payah didatangi siswa melebihi pagu, sehingga terkesan sekolah itu mewariskan ”kesombongan” yang akut.

Di samping itu, penulis menelusuri empat problem terkait sistem ini, yaitu: Pertama, kerumitan sistem zonasi. Hal ini bermula dari sistem pendaftaran online. Bagi para wali yang serba biasa menggunakan gawai, kerumitan pendaftaran online tidak akan ditemui. Bahkan mereka akan lebih enjoy mengingat tidak harus pergi ke sekolah setempat, tidak seperti dulu sebelum ada internet.

Kedua, pemerintah daerah berbeda-benda dalam mengartikan zonasi. Multitafsir ini bermula dari ketidakjelasan batasan ”zona daerah” bagi siswa yang akan mendaftar. Ada sebagian daerah yang menerapkan zonasi sekolah berdasarkan radius/jarak antara sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik. Ada pula pemerintah daerah mewujudkan zonasi berdasarkan wilayah kecamatan tempat sekolah berada.

Ketiga, kebijakan yang tumpang tindih. Penetapan 20 persen pembebanan biaya untuk pemilik SKTM dan kuota 5 persen untuk peserta didik berprestasi, serta 5 persen buat jalur khusus/pindahan luar kota masih kurang tegas. Dalam pasal 19 Permendikbud 14/2018 tentang PPDB berbunyi, ”….peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan SKTM.”

Sementara pasal 1 sampai 6 tentang Sistem Zonasi, tidak satu pasal pun menyebut SKTM sebagai perhitungan untuk PPDB. Jika tidak secara tegas dijelaskan tentang posisi 20 persen yang tidak mampu, dan 5 persen jalur prestasi, serta 5 persen jalus khusus itu, maka ketumpangtindihan peraturan ini terus berlanjut. Dan ada angka 30 persen jalur yang dapat disalahgunakan. Seperti jual beli SKTM palsu, misalnya.

Keempat, terancam masuk ke sekolah negeri. Karena sistem ini hanya diberlakukan di sekolah-sekolah negeri, maka bagi peserta didik yang gagal diterima di zona wilayahnya akan terancam gagal masuk di sekolah negeri tersebut. Sementara mau mendaftar di sekolah swasta bermutu –karena diakui atau tidak di sekitar kita terlalu banyak sekolah swasta kurang bermutu– pendaftarannya telah lama tutup. Dengan demikian, yang menjadi korban adalah calon peserta didik itu sendiri.

Untung sebagian besar orang tua di Madura tidak berpaku pada sekolah-sekolah negeri. Mereka teramat sadar bahwa kesuksesan atau keberhasilan sang anak di masa depan bukan terletak pada berapa jumlah sekolah negeri. Namun sejauh mana anak-anak itu berproses dengan bimbingan para guru yang istiqamah, ikhlas, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, para orang tua tetap mempercayakan pondok pesantren sebagai paripurna sistem pendidikan bermutu.

Namun, sistem zonasi ini cukup baik dengan melihat tujuannya. Tujuan sistem zonasi ini adalah pemerataan pendidikan di daerah. Dengan sistem ini siswa-siswa yang berbakat, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, secara holistik akan dimaksimalkan di daerah di mana mereka dilahirkan. Meraka tidak akan terkonsentrasi pada satu sekolah yang dianggap ”favorit” karena dengan sendirinya semua sekolah telah menjadi favorit. Wallahu A’lam. (*)

*)Guru di SMA Assalam Pakong, SMA 3 Annuqayah, dan MTs 1 Putri Annuqayah Guluk-Guluk.

(mr/*/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia