Selasa, 23 Jul 2019
radarmadura
icon featured
Sumenep

Apresiasi, DPRD Sumenep Minta Pertahankan Opini WTP

04 Juni 2018, 12: 09: 53 WIB | editor : Abdul Basri

MEMBANGGAKAN: Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma (tiga dari kiri) dan Bupati Sumenep A. Busyro Karim berfoto bersama menunjukkan LHP BPK RI di Sidoarjo Kamis (31/5).

MEMBANGGAKAN: Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma (tiga dari kiri) dan Bupati Sumenep A. Busyro Karim berfoto bersama menunjukkan LHP BPK RI di Sidoarjo Kamis (31/5). (HUMAS PEMKAB FOR Radar Madura/JawaPos.com)

Share this      

SUMENEP – Raihan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) Pemkab Sumenep dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapat apresiasi. Pasalnya, prestasi tersebut baru diraih pertama. Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma berharap agar dipertahankan.

Prestasi itu diraih berdasar pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Selain Bupati A. Busyro Karim, penerimaan hasil pemeriksaan BPK RI di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, itu juga dihadiri Herman Dali Kusuma.

Herman menyampaikan, opini WTP yang diraih Pemkab Sumenep merupakan pengalaman pertama setelah sebelumnya mendapat wajar dengan pengecualian (WDP). Karena itu, prestasi baik tersebut harus dipertahankan. Dengan begitu, kinerja aparatur negara di Sumenep tambah maju.

DUKUNG PENUH: Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menyaksikan Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat menerima opini WTP dari BPK RI.

DUKUNG PENUH: Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma menyaksikan Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat menerima opini WTP dari BPK RI. (HUMAS PEMKAB FOR Radar Madura/JawaPos.com)

”Kami minta WTP ini dipertahankan,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin (3/6). ”Karena (WTP) ini bagian dari kisi-kisi untuk Sumenep ke depan. Salah satunya, adiministrasi secara umum,” imbuhnya.

Pria asal Kecamatan Talango itu menambahkan, WTP itu juga harus menjadi pegangan eksekutif, terutama kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka, kata Herman, harus berpacu meningkatkan kinerja dan jangan setengah-setengah mengemban tugas.

”Sebagai tugas legislasi dan pengawasan, kami minta eksekutif harus lebih baik,” pintanya. ”Formulasi WTP kan ada catatan. Makanya, eksekutif jangan sampai merosot dan dipertahankan. OPD yang ada cacatan dari temuan BPK diperbaiki. Supaya tahun berikutnya tanpa ada catatan buruk,” terang Herman.

Tidak hanya itu. Herman juga meminta Pemkab Sumenep menjalankan arahan BPK RI melalui perwakilan Jawa Timur. Sebagai pengendali harus melaksanakan hingga aparatur paling bawah. Dengan begitu, tujuan pengelolaan keuangan bisa tercapai. ”Demi Sumenep, maka eksekutif dituntut bekerja profesional,” tegasnya.

(mr/rul/luq/bas/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia