Kamis, 17 Oct 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Dapat Tunjangan Rp 12 Juta Per Bulan, Anggota Dewan Tetap Malas

10 Desember 2017, 18: 17: 28 WIB | editor : Abdul Basri

BANYAK KURSI KOSONG: DPRD dan Pemkab Bangkalan saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

BANYAK KURSI KOSONG: DPRD dan Pemkab Bangkalan saat rapat paripurna beberapa waktu lalu. (VIVIN AGUSTIN HARTONO/Radar Madura/JawaPos.com)

Share this      

BANGKALAN – Tunjangan transportasi anggota DPRD Bangkalan sudah cair. Bahkan langsung dirapel dua bulan sekaligus, yakni Oktober dan November. Per bulan tiap wakil rakyat menerima tunjangan Rp 12 juta.

Total anggaran yang terkuras untuk membayar tunjangan anggota dewan Rp 1.080.000.000. Pimpinan dewan meminta anggota lebih meningkatkan tingkat kehadiran dan rajin mengikuti kegiatan kedewanan.

Setelah tunjangan transportasi anggota dewan dibayarkan, terdapat dua kegiatan paripurna. Yakni pada Selasa (5/12) dan Rabu (6/12). Namun, paripurna yang dijadwalkan Selasa gagal digelar. Alasannya, tidak kuorum akibat banyak anggota DPRD tidak hadir.

Sidang paripurna diskorsing dan dilanjutkan Rabu. Jadwal paripurna dimulai pukul 10.00. Namun molor hingga pukul 13.00. Bahkan, akibat molor, sejumlah pejabat dari forpimda terpaksa pulang. Mereka tidak kuat menunggu. Sebagian pejabat di lingkungan OPD juga demikian.

Ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi mengatakan, berhubung tunjangan transportasi sudah cair, pihaknya meminta anggota dewan aktif mengikuti setiap kegiatan kedewanan. ”Sebenarnya meski tunjangan transportasi belum cair, hadir setiap kegiatan kedewanan itu kewajiban anggota,” katanya.

Pihaknya menginginkan, ketika paripurna, kuorum bisa terpenuhi. ”Kami juga berharap di masing-masing fraksi tegas terhadap anggotanya. Sebab, fraksi merupakan kepanjangan tangan dari partai,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BK untuk memonitor anggota-anggota yang tingkat kehadirannya rendah. ”Kan ada ketentuannya. Nanti biar BK yang bertindak,” terangnya.

Sekretaris DPRD Bangkalan AK Setiadjit mengatakan, tunjangan transportasi anggota DPRD dalam proses pencairan. Pembayaran langsung dirapel selama Oktober dan November. ”Sebagian sudah ada yang cair, sebagian lagi proses,” jelasnya. Menurut AK Setiadjit, untuk tunjangan transportasi Desember, langsung bersamaan dengan gaji.

Mengenai tingkat kehadiran anggota DPRD? Dia mengatakan, pihaknya tidak punya wewenang untuk hal tersebut. ”Itu urusan pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) yang. Kami sifatnya menyiapkan dan memfasilitasi anggota dewan,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan Mondir A. Rofii mengatakan, seharusnya tunjangan transportasi menjadi pemacu bagi anggota dewan untuk lebih meningkatkan kinerja. ”Setiap paripurna sebaiknya anggota dewan hadir. Banyak hal yang dibahas untuk kepentingan masyarakat Bangkalan,” pungkasnya.

(mr/daf/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia