Sabtu, 23 Nov 2019
radarmadura
icon featured
Hukum & Kriminal

Ketua Himpaudi Diduga Lakukan Pungli

06 November 2017, 11: 44: 22 WIB | editor : Abdul Basri

Ketua Himpaudi Diduga Lakukan Pungli

Share this      

SAMPANG – Dugaan pungutan liar (pungli) untuk meraup keuntungan pribadi belum sepenuhnya dapat diatasi. Terbaru, 27 lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kecamatan Sokobanah, Sampang, diduga menjadi korban pungli.

Adalah Ketua Himpaudi Sokobanah Hidayat yang diduga melakukan praktik terlarang tersebut. Apabila diakumulasikan, pungutan biaya yang dilakukan kepada 27 PAUD di Sokobanah itu mencapai Rp 163 juta lebih.

Perinciannya, pemotongan pengadaan alat-alat permainan 20 persen, uang terima kasih 5 persen, pembelian buku administrasi Rp 690.000, dan sumbangan HUT RI Rp 85.000–Rp 385.000. Selain itu, ada pungutan untuk biaya proposal 2017 Rp 60.000 dan biaya proposal 2018 Rp 120.000. Juga ada biaya Rp 850.000 bagi PAUD yang mau dibuatkan SPj.

Pemotongan tersebut diambilkan dari biaya operasional 27 PAUD di Kecamatan Sokobanah yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. BOP yang diterima setiap PAUD beragam. Mulai dari Rp 15 juta–Rp 45 juta.

Seorang guru berinisial MS membeberkan sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan Hidayat, ketua Himpaudi Sokobanah. Menurut MS, seharusnya pengadaan alat-alat permainan menjadi kewenangan PAUD masing-masing. Sebab yang mengetahui kebutuhan adalah pengelola PAUD.

”Ada banyak iuran yang tidak sesuai. Selain itu, tidak jelas dana itu digunakan untuk apa,” katanya kemarin (5/11).

Seharusnya dana BOP yang ditransfer pemerintah pusat digunakan untuk kebutuhan dan biaya operasional PAUD. Tapi, ada indikasi malah diminta dan dipungut untuk kebutuhan yang tidak jelas. Menurut dia, dana BOP seharusnya dikelola PAUD masing-masing. Bukan malah diminta oleh Himpaudi, UPTD, maupun dinas pendidikan (disdik).

”Pungutan yang dilakukan Ketua Himpaudi Hidayat itu diperintah Disdik Sampang,” ungkapnya.

Dia ingin praktik kotor tersebut ditindaklanjuti. Menurut MS, ada banyak kepala PAUD yang risih dengan praktik seperti itu. Namun, kepala PAUD tidak memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan tersebut.

”Semoga praktik kotor seperti ini ada tindakan agar PAUD tidak terus dipungut biaya-biaya yang tidak jelas. Kami minta agar tindakan itu dilaporkan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Himpaudi Sokobanah Hidayat mengaku tidak melakukan pungutan apa pun terhadap PAUD. Dia mengklaim tidak pernah meminta pungutan atas perintah Disdik Sampang di grup WhatsApp PAUD Sokobanah.

”Tidak ada pungutan seperti itu. Saya tidak merasa melakukan itu. Tidak ada pungutan itu,” katanya. ”Saya sakit, tidak pernah keluar ke mana-mana,” imbuhnya. Dia mengaku akan mengecek pernyataan di grup WhatsApp PAUD Sokobanah.

Terpisah, Kabid Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Disdik Sampang Subairiyanto mengklaim tidak pernah menginstruksikan meminta dana kepada PAUD. Menurut dia, permintaan uang menyalahi aturan. ”Wah, tidak benar itu. Kami tidak pernah memerintahkan UPTD ataupun Himpaudi untuk menarik dana ke PAUD,” ujarnya.

Saat melakukan sosialisasi, pihaknya menjelaskan kepada UPTD dan Himpaudi agar tidak meminta dana karena tidak ada dalam juklak dan juknis. ”Pungutan itu tidak boleh karena peruntukannya tidak jelas,” tandas dia.

Pihaknya berjanji akan memanggil Ketua Himpaudi Sokobanah dan UPTD Sokobanah untuk menjelaskan masalah dugaan pungutan tersebut. ”Besok (hari ini, Red) kami panggil. Akan kami laporkan ke kepala dinas. Sebab selama ini kami tidak pernah memerintahkan meminta pungutan,” tandasnya.

(mr/ghi/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia