Rabu, 26 Jun 2019
radarmadura
icon featured
Sampang

Ditjen Bangda Kemendagri Siap Hadiri Diskusi Jungrojung Mamaju Sampang

06 November 2017, 11: 41: 06 WIB | editor : Abdul Basri

PEDULI: Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati.

PEDULI: Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati. (DIAH FOR Radar Madura/JawaPos.com)

Share this      

SAMPANG – Diskusi publik bertajuk Jungrojung Mamaju Sampang yang digelar Jawa Pos Radar Madura pada 25 November 2017 mendatang mendapat apresiasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri. Diskusi publik tersebut dinilai merupakan media berkumpul untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Bahari.

Tema diskusi publik Jungrojung Mamaju Sampang mengangkat masalah infrastruktur, anggaran, dan investasi. Pemerintah daerah patut berbangga karena diskusi publik tersebut difasilitasi media cetak terbesar di Madura, yakni Jawa Pos Radar Madura.

Plt Dirjen Bangda Kemendagri Diah Indrajati mengatakan, sudah saatnya Pemkab Sampang membuka diri. Menurut dia, seharusnya diskusi publik digelar oleh pemerintah daerah. Karena itu, inisiatif yang dilakukan Jawa Pos Radar Madura patut diapresiasi.

”Harus sering diadakan diskusi publik agar ada penyelesaian bersama atas persoalan yang dihadapi masyarakat di Sampang,” ucap Diah dihubungi Minggu (5/11). Pihaknya akan mengirimkan pejabat Ditjen Bangda Kemendagri untuk mengikuti diskusi publik tersebut.

Sebelumnya, Diah berencana hadir langsung dalam diskusi publik itu. Namun karena acara yang digelar berbarengan dengan jadwal Diah, akhirnya pejabat lain yang akan dikirim untuk mengikuti diskusi publik di Sampang. ”Saya ada pertemuan keluarga. Jadi akan kirim perwakilan ke Sampang. Kami pastikan ada perwakilan yang hadir,” jelasnya.

Diah berharap, dengan adanya diskusi publik, pemerintah daerah bisa memprioritaskan program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Artinya, pemkab benar-benar tahu program yang harus diprioritaskan. ”Selama ini pemerintah daerah kurang bisa mengenali program yang menjadi solusi permasalahan di daerah,” ujarnya.

Menurut dia, pembangunan fisik maupun pelayanan publik di Sampang belum sepenuhnya optimal. Padahal pemerintah pusat cukup banyak membuat regulasi. Itu dilakukan supaya pemerintah daerah mandiri mengelola sumber daya dan potensi yang ada.

”Kami berharap Sampang bisa menemukan kepala daerah yang visioner. Yang betul-betul mengerti dan memahami potensi dan cara mengelola sumber daya dengan cermat, terukur, dan berdampak positif bagi kemajuan daerah,” pungkasnya.

(mr/ghi/hud/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia