Senin, 27 May 2019
radarmadura
icon featured
Pamekasan

Terdakwa Korupsi Raskin Ajukan Saksi Tandingan

02 November 2017, 20: 39: 27 WIB | editor : Abdul Basri

LENGANG: Warga berada di halaman kantor Kejari Pamekasan Rabu (1/11).

LENGANG: Warga berada di halaman kantor Kejari Pamekasan Rabu (1/11). (PRENGKI WIRANANDA/Radar Madura/JawaPos.com)

PAMEKASAN – Sidang perkara dugaan korupsi yang menyeret Kades Branta Tinggi Syahrul Efendi dan Kades Blumbungan Junaidi menarik disimak. Sebab, kedua terdakwa mencari celah agar bebas dari jeratan hukum.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendatangkan saksi tandingan. Saksi meringankan bagi terdakwa itu akan dihadirkan pada sidang lanjutan. Yakni, Senin (6/11) pekan depan di PN Tipikor Surabaya.

Kasipidsus Kejari Pamekasan Eka Hermawan mengatakan, proses sidang untuk kedua terdakwa masuk pokok perkara. Agendanya, majelis hakim yang dipimpin I Wayan Sosiawan mendengarkan keterangan saksi.

Sebanyak 91 orang saksi dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Perinciannya, 57 orang menjadi saksi dugaan korupsi raskin Desa Blumbungan. Sementara 34 orang bersaksi untuk perkara yang terjadi di Desa Branta Tinggi.

JPU juga menghadirkan saksi ahli beberapa waktu lalu. Saksi ahli tersebut dari unsur auditor yang menghitung kerugian negara akibat dugaan korupsi tersebut. ”Saksi ahli dari Inspektorat Pamekasan,” katanya Rabu (1/11).

Berdasar penghitungan, kerugian negara untuk dua desa tersebut mencapai Rp 2.798.162.199. Perinciannya, kerugian di Desa Branta Tinggi senilai Rp 602.347.106. Kerugian tersebut akibat dugaan korupsi raskin sejak 2013–2015.

Kemudian, penghitungan kerugian di Desa Blumbungan mencapai Rp 2.195.815.093,20. Nominal kerugian negara tersebut berdasar hasil penghitungan dugaan korupsi sejak 2013–2014.

Kedua terdakwa kurang puas dengan keterangan saksi. Karena itu, mereka mengajukan saksi meringankan. Mengenai jumlah saksi yang bakal didatangkan, Eka mengaku tidak mengetahui secara pasti.

Sebab, terdakwa berhak mendatangkan saksi meringankan sesuai yang diinginkan. Hanya, berdasar informasi yang diterima, dua Kades nonaktif itu bakal mendatangkan saksi meringankan lebih banyak daripada saksi memberatkan.

Eka menyampaikan, pasca keterangan saksi meringankan itu disidang, proses selanjutnya adalah pembacaan tuntutan. Kemudian, sidang replik dan duplik. ”Tunggu saja prosesnya,” kata Eka saat ditemui di kantornya.

Sebagaimana diberitakan, Rabu (10/5) Kades Junaidi dan Syahrul Efendi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan bantuan raskin. Penyimpangan tersebut diduga menggunakan modus distribusi pemerataan.

Akibatnya, penerima manfaat tidak menerima beras dalam jumlah utuh 15 kilogram sesuai ketentuan. Akibat perbuatannya, dua Kades tersebut langsung ditahan oleh Kejari Pamekasan.

(mr/pen/han/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia