Selasa, 10 Dec 2019
radarmadura
icon featured
Politik Pemerintahan

Bawaslu RI: Ada Pelanggaran, Laporkan!

13 Oktober 2017, 11: 00: 59 WIB | editor : Abdul Basri

PAPARKAN: Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh memberikan sambutan dalam acara sosialisasi UU 10/2016 di gedung PKPN Kamis (12/10).

PAPARKAN: Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh memberikan sambutan dalam acara sosialisasi UU 10/2016 di gedung PKPN Kamis (12/10). (VIVIN AGUSTIN HARTONO/Radar Madura/JawaPos.com)

Share this      

BANGKALAN – Tak ingin Madura, khususnya Bangkalan, dianggap rawan dalam pelaksanaan pilkada, panwaslu menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Kamis (12/10). Pembicara yaitu Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi, Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, dan Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali.

Ketua Panwaslu Bangkalan A. Mustain Saleh mengutarakan, sosialisasi ini semacam bentuk ikhtiar agar pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. ”Makanya, kami undang para ormas, aktivis mahasiswa, organisasi kepemudaan, media, tokoh, dan KPU juga. Tujuannya, agar selama tahapan pilkada berjalan dengan baik,” paparnya.

Mustain berharap semua pihak juga ikut terlibat dalam pengawasan pilkada. Sebab dalam undang-undang itu juga memperkuat kewenangan panwaslu. ”Jika dipelajari pasal per pasal, di sana disebutkan soal pelanggaran administrasi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Termasuk, lanjut dia, calon atau tim kampanye dilarang memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih. ”Semuanya sanksinya ada. Makanya, mari sama-sama cegah dan awasi pelaksanaan pilkada mendatang ini,” ajaknya.

Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan, indeks kerawanan pemilu memang tidak bisa dihindarkan. Tapi, semaksimal mungkin upaya itu diminimalisasi sejak dini.

”Awal November baru kami launching daerah mana yang masuk kategori rawan atau tidak. Nah, untuk Madura, khususnya Bangkalan, belumlah,” ucapnya sambil tersenyum.

Hanya, kata dia, nanti tetap akan menjadi atensi. Oleh karena itu, panwaslu kabupaten harus optimal dalam memberikan pengawasan, pencegahan, dan penindakan.

”Tak terkecuali juga, masyarakat jangan diam. Apabila menemukan pelanggaran, segera laporkan ke panwascam atau panwaslu kabupaten,” imbaunya.

(mr/daf/onk/luq/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia