Sabtu, 22 Feb 2020
radarmadura
icon featured
Sampang
Sebut Produk Prona Rentan Sengketa

Saya Punya Sertifikat, Masak Masih Didugat

30 September 2017, 03: 00: 59 WIB | editor : Abdul Basri

Tim dari PN Sampang dan petugas BPN

CARI PEMBUKTIAN: Tim dari PN Sampang dan petugas BPN Sampang melakukan pengukuran tanah versi penggugat dan tergugat di Dusun Tanggulangin, Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Sampang, kemarin. (GHINAN SALMAN/Radar Madura/JawaPos.com)

Share this      

SAMPANG – Tanah seluas 610 meter persegi di Dusun Tanggulangin, Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, milik Misjan, 60, berpindah tangan tanpa sepengetahuan ahli waris Saati Margian. Saati Margian merupakan kakek Misjan. Bahkan di atas tanah itu sudah dibangun empat rumah berpenghuni.

Karena dianggap ”mencuri” lahan yang bukan menjadi haknya, Misjan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Sampang. Gugatan dilakukan karena terbitnya sertifikat SHM 798 atas nama Jumaati yang diperoleh melalui program prona.

Oleh tergugat, yakni Jumaati, sertifikat tanah tersebut diakui telah mendapat hibah dari Siya, saudara kandung penggugat, yakni Misjan. Akan tetapi, Siya maupun penggugat tidak merasa menghibahkan tanah yang menjadi sengketa tersebut.

Pengacara Penggugat Cand Qadar Maufirah mengatakan, penggugat menduga, berita acara hibah cacat hukum. Sebab, pengugat tidak pernah menghibahkan tanah yang diwarisi Saati Margian.

”Karena itu, produk prona di badan pertanahan nasional (BPN) rentan disengketakan. Bisa terjebak pada sengketa tanah yang berkepanjangan,” ucap Qadar kemarin (29/9).

Apalagi, lanjut dia, tanda tangan yang dibubuhkan dalam berita acara hibah saat diajukannya SHM 798 janggal. Bila nanti setelah gugatan perdata selesai, tanda tangan terbukti dipalsukan, semua pihak yang terlibat bisa diproses pidana.

”Saat ini sudah ada sembilan kali agenda sidang yang dilaksanakan. Pekan depan, agenda sidang pembuktian,” jelasnya. Menurut Qadar, ada tiga tergugat dalam sengketa tanah tersebut. Tergugat pertama Jumiati, tergugat kedua BPN Sampang, tergugat ketiga Kades Jungkarang.

Dia menegaskan, dalam pasal 1682 KUHPerdata, hibah atas benda tak bergerak menjadi batal tidak dilakukan akta notaris. Karena itu, pihaknya yakin klaim hibah tanah oleh tergugat cacat hukum. Sebab, selain mengabaikan isi pasal, Siya yang saat ini juga sebagai penggugat tidak pernah menghibahkan tanah kepada siapa pun.

”Terlebih objek sengketa adalah milik orang tuanya, yakni Saati Margian yang di dalamnya masih ada ahli waris. Sehingga dasar hak dalam sertifikat prona diduga dilakukan dengan cara melawan hukum,” tandasnya. Qadar mengaku, antara pengugat dan tergugat juga tidak ada keterkaitan kekerabatan maupun kekeluargaan.

Sementara itu, pihak tergugat dari keluarga Jumiati, yakni Mulyadi mengaku bahwa sertifikat tanah sudah ada. Menurut dia, sertifikat tanah melalui prona atas nama Jumiati. Pihaknya membuat sertifikat tersebut pada 2008. ”Saya tidak mau digugat. Masak saya punya sertifikat masih bisa digugat,” katanya.

Dia mengklaim, pihaknya dan penggugat masih saudara dan hak atas tanah tersebut memang dihibahkan kepada tergugat sebelumnya. ”Jadi, mbah saya dan mbah penggugat masih saudara kandung. Objek yang disengketakan ada empat rumah,” jelasnya.

Selain itu, dia membuat sertifikat tanah sudah atas sepengetahuan pihak penggugat. Karena sebelumnya memang tidak ada masalah. ”Dulunya di sini baik-baik saja. Kalau ada masalah, kenapa sertifikat saya bisa keluar,” katanya.

Sayangnya, pihak PN Sampang maupun BPN Sampang menolak diwawancarai pasca melakukan pengukuran tanah. Mereka meminta agar wawancara dilakukan di kantor masing-masing. Sementara Kades Jungkarang tidak berada di lokasi saat dilakukan pengukuran tanah kemarin. 

Sebut

(mr/ghi/hud/bas/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia